Yayasan TIFA mendukung pengembangan Desa Inklusi di Lombok Tengah

Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Yayasan TIFA Indonesia melakukan penelitian dan dialog bersama Pemerintah Daerah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dalam rangka mendukung pengembangan Desa inklusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelompok rentan di daerah setempat.

Manager Program HEAL Yayasan TIFA, Zico Mulia di Praya, Rabu mengatakan, dari beberapa penelitian dilakukan bersama YLBHI dan lainnya direkomendasikan agar operator desa diharapkan aktif melakukan koordinasi dengan operator kabupaten dan melakukan koordinasi dengan pemdes untuk melihat berbagai progres program kaitan dengan kelompok rentan.

“Forum Desa Inklusi diharapkan juga melakukan sosialisasi posko informasi dan pengaduan perlindungan sosial ditingkat Desa," katanya saat acara dialog kebijakan perlindungan sosial di Praya.

Forum Desa Inklusi juga diharapkan melakukan peningkatan kapasitas atau kualitas diri terkait aspek regulasi, penanganan kasus, teknis pendampingan dan penguatan kelompok rentan dan teknis kolaborasi dengan para pihak serta membangun jaringan.

"Di satu sisi pemerintah kecamatan diharapkan mensosialisasikan keberadaan TKSK,SLRT dan Puskesos," katanya.

Ia mengatakan, Pemerintah Kecamatan juga perlu melakukan monitoring terkait pendataan, pemutakhiran data, distribusi dan pencairan serta mekanisme komplain yang melibatkan kelompok rentan.

“Diharapkan juga agar pemerintah Kecamatan memberikan pemahaman petugas PT.Pos untuk memahami perbedaan kelompok rentan dan kebutuhan yang berbeda serta mengoptimalkan fungsi TKSK dan e- warung untuk melakukan pemberdayaan pada penerima BLT dan BPNT,” katanya.

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, Ahmad Wildan mengatakan, keberadaan kelompok rentan perlu mendapat perhatian khusus, sehingga pemerintah desa diharapkan melakukan Musyawarah Desa (Musdes) dengan melibatkan perwakilan kelompok rentan, melakukan pertemuan secara berkala serta melakukan pendekatan persuasif kepada kelompok minoritas agama.

"Termasuk juga perlu mendapat perhatian khusus pada kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, hamil, lansia dan disabilitas atau difabel," katanya.

Pemerintah desa perlu memiliki data khusus yang dimiliki oleh setiap RT ,RW, ketua wilayah ataupun dusun. Sehingga apabila ada perubahan data dapat secara cepat ditelusuri.

"Pendampingan terhadap kelompok rentan ini sangat penting dengan harapan para kelompok rentan ini bisa ditingkatkan kesehatan dan tentunya mendapatkan berbagai pelayanan dari pemerintah termasuk dalam hal mendapatkan perlindungan sosial," katanya.

Untuk menjamin keberadaan kelompok rentan ini dibutuhkan sinergitas dari semua elemen. Sehingga diperlukan kebijakan untuk bagaimana pemerintah perlu melihat peluang bagi kelompok rentan untuk menjadi bagian dalam system program Bansos.

“Pemerintah Daerah perlu juga dari pihak Bappeda untuk bagaimana memfasilitasi berbagai kegiatan yang erat kaitannya dengan kelompok rentan ini. Desa inklusi juga terus dikembangkan tidak hanya yang ada saat ini di Lombok Tengah baru desa Loang Maka,” katanya.