REI NTB Targetkan Bangun 7.000 Rumah Bersubsidi

id REI NTB

REI NTB Targetkan Bangun 7.000 Rumah Bersubsidi

Wakil Gubernur NTB HM Amin, memukul "gendang belek" ketika membuka pameran property dan housing yang digelar PT GNE di Mataram Mall, Rabu. (Awaludin/AntaraMataram) (1)

"Program pembangunan satu juta unit rumah untuk MBR itu akan diresmikan dalam waktu dekat ini oleh Presiden Joko Widodo"
Mataram, (Antara) - Dewan Pengurus Daerah Real Estate Nusa Tenggara Barat menargetkan membangun 7.000 unit rumah bersubsidi pada 2015 untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah itu.

Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Nusa Tenggara Barat (NTB) Anas Amrullah, di Mataram, Rabu, mengatakan target tersebut sebagai bagian dari program pembangunan satu juta unit rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Program pembangunan satu juta unit rumah untuk MBR itu akan diresmikan dalam waktu dekat ini oleh Presiden Joko Widodo," katanya pada acara pembukaan pameran property dan housing yang digelar PT Gerbang NTB Emas, di Mataram Mall.

Menurut dia pihaknya berkomitmen untuk mewujudkan program pembangunan rumah bersubsidi bagi MBR, namun tentu harus ada dukungan dari pemerintah daerah, terutama dari sisi kemudahan perizinan.

Selain itu, pemerintah daerah juga bisa berperan aktif mendukung dari sisi pembangunan infrastruktur, terutama di sekitar lahan yang cocok sebagai lokasi pembangunan perumahan bersubsidi.

Sebab, lanjut Anas, selama ini pengusaha pengembang perumahan kesulitan memperoleh lahan dengan harga terjangkau untuk menjalankan program pemerintah menyediakan perumahan bersubsidi.

"Selama ini, kami kesulitan memperoleh lahan untuk membangun rumah bersubsidi, kalau pun ada letaknya di pinggiran dan jauh dari perkotaan. Untuk itu, perlu peran pemerintah daerah, terutama dai sisi perizinan untuk menekan biaya produksi," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, yang hadir pada acara tersebut mengatakan bahwa bagi pemerintah daerah, program pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pengusaha sejalan dengan program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya akan rumah.

Menurut dia kebutuhan akan rumah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, bahkan kepemilikan perumahan layak huni menjadi salah satu indikator kemiskinan.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah tetap akan memberikan dukungan kepada para pengusaha pengembang perumahan, tentunya dengan tetap mengedepankan regulasi yang ada.

"Pemerintah daerah tetap memberikan dukungan terhadap program pembangunan perumahan, tapi tetap memperhatikan alih fungsi lahan dan kelestarian lingkungan," katanya. (*)