Sumbawa Barat (Antara NTB) - Dirjen Industri Besi Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gde Putu Surya Irawan menyatakan program konversi minyak tanah ke elpiji tiga kilogram di Pulau Sumbawa masih terkendala ketersediaan gas dan tabung dari Pertamina.
"Pertamina di satu sisi tidak boleh rugi, namun di sisi lain juga harus menjalankan penugasan dari pemerintah. Kita harus melihat kemampuan Pertamina dalam mengembangkan logistiknya," kata Surya Irawan, di Sumbawa Barat, Senin.
Menurutnya, untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sejauh ini program konversi minyak tanah ke elpiji baru dilaksanakan di Pulau Lombok. Sementara Pulau Sumbawa belum terjangkau program yang dicanangkan pemerintah sejak 2012 itu.
Diakuinya, belum semua wilayah di Indonesia bisa terlayani program tersebut. Karena itu dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk menjalin koordinasi langsung dengan Pertamina agar memperbanyak stasiun isi ulang gas elpiji sehingga masyarakat tidak sulit untuk mendapatkan gas.
"Pemerintah daerah perlu mengoordinasikan dimana konsentrasi penduduk yang banyak di setiap wilayah agar dikembangkan stasiun-stasiun pengisian ulang gas. Kalau SPBE-nya bisa banyak saya kira tidak masalah. Terlebih lagi gas penyalurannya hanya dilakukan oleh Pertamina. Tidak ada orang lain yang menyalurkan gas," jelasnya.
Dirjen juga menekankan pentingnya bagi para pemangku kepentingan, termasuk pihak kepolisian untuk mengantisipasi dan mengawasi adanya pengecer nakal yang suka mengoplos tabung secara sembarangan untuk mendapatkan keuntungan berlipat, tanpa memperhatikan aspek keamanan.
"Nanti dikira ada tabung meledak. Tabung tidak bisa meledak, yang meledak rumahnya karena regulator (tabung) yang bocor dan tidak aman," katanya. (*)
Dirjen: Konversi Minyak Tanah Terkendala Logistik Pertamina
"Pertamina di satu sisi tidak boleh rugi, namun di sisi lain juga harus menjalankan penugasan dari pemerintah. Kita harus melihat kemampuan Pertamina dalam mengembangkan logistiknya,"
