Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga mengungkapkan tujuan penerapan transaksi tol nirsentuh (Multi Lane Free Flow/MLFF) untuk meningkatkan layanan jalan tol kepada masyarakat.
“Tujuan utama dilakukan dengan teknologi MLFF, tidak ada lagi barrier, tidak ada lagi gerbang tol, orang memasuki jalan tol, atau keluar jalan tol, dan juga orang di-kenakan tarif tol sesuai dengan jarak yang ditempuhnya,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian di Jakarta, Minggu.
Hedy mengatakan, MLFF ini bertujuan untuk mengurangi delay ketika berada di jalan tol, dan dapat menurunkan waktu tempuh sehingga meningkatkan competitiveness dari sistem jaringan jalan, serta memungkinkan untuk dilakukannya konsep fair pricing yaitu pembebanan tarif sesuai dengan jalan yang ditempuh oleh pengguna jalan.
Penerapan MLFF ini membutuhkan beberapa kedisiplinan, diantaranya yaitu kedisiplinan dari segi penggunaan sistem dengan menggunakan Global Positioning Satelite (GPS). Hedy menjelaskan, pengguna jalan perlu mendownload satu software dan melakukan register, serta deposit untuk dapat digunakan.
“Disiplin yang lain yaitu bahwa pemilik kendaraan adalah kendaraan yang sah, nomor kendaraan semua sah dan terdaftar. Jadi konsep ini betul-betul membutuhkan kerja sama yang baik dari berbagai pemangku kepentingan, karena kita membutuhkan kedisiplinan yang jauh lebih tinggi dari konsep sekarang yaitu tapping atau menggunakan barrier,” katanya.
Ditjen Bina Marga masih melakukan uji coba terhadap konsep MLFF ini di ruas jalan tol Bali, Mandara. Ruas ini dipilih sebagai lokasi masa transisi awal dengan mempertimbangkan Lalu-lintas Harian Rata-rata (LHR) yang relatif rendah dan merupakan ruas tersendiri yang tidak terhubung dengan ruas manapun, sehingga dapat mengurangi risiko kegagalan sistemik antarruas.
“Bali itu kan kebetulan pulau, yang relatif cukup terisolasi dengan kendaraan yang lebih terbatas, dan di sana juga ruas jalan yang tidak terlalu panjang. Kita ingin memastikan sistemnya bekerja, sehingga di sana kita bisa mengurangi berbagai ketidakpastian. Jadi kita lakukan uji coba dengan lingkungan relatif yang terkondisikan dengan baik, itu lah sebabnya kita pilih Bali,” ujar Hedy.
Untuk pelaksanaan MLFF ini, Ditjen Bina Marga bekerja sama dengan Badan Usaha atau pelaksanaan kegiatannya dilakukan dengan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan usaha (KPBU). MLFF ini diinisiasi atau diprakarsai oleh perusahaan dari Hungaria.
Hedy mengatakan bahwa cara kerja sistem MLFF pada masa transisi dilakukan dengan Hybrid. Masa transisi ini dilakukan ketika kendaraan memasuki gerbang tol maka kamera Automatic Number Plate Recognition (ANPR) akan membaca plat nomor kendaraan. Jika plat nomor tersebut terdaftar dalam aplikasi dan memiliki saldo yang cukup, maka palang/barrier akan terbuka. Apabila saldo uang elektronik pengguna tidak cukup atau plat nomor kendaraan tidak terdaftar maka palang/barrier tidak akan terbuka. Namun pengguna dapat membayar tol dengan tapping kartu pada gardu tol.
Baca juga: Bupati: Kementerian PUPR mengucurkan Rp46 miliar renovasi pasar di Bima
Baca juga: Pembangunan kota harus memiliki hubungan dengan warganya
“Jika MLFF ini sudah full sistem, dan pengguna jalan tidak terdaftar nomor kendaraannya atau tidak ada depositnya, maka kendaraan tidak bisa masuk, dan terpaksa diperlukan penegakan hukum berupa denda,” kata Hedy.
Dia menambahkan, sistem MLFF akan diterapkan di ruas tol lainnya secara bertahap. Setelah Bali Mandara, penerapannya akan diperluas pada ruas tol di sekitar DKI Jakarta dan Jawa Barat. Penetapan perluasan Sistem MLFF di ruas jalan tol lainnya akan ditentukan kemudian.
