Mataram Tidak Alokasikan Anggaran Untuk Pilgub NTB

Mataram (Antara NTB)- Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018.

Sekretaris Daerah Kota Mataram H Effendi Eko Saswito di Mataram, Senin, mengatakan dalam pembahasan RAPBD 2018, pemerintah kota tidak mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB.

"Mungkin karena ini `gawe` provinsi sehingga anggaran sepenuhnya ditanggung provinsi, sementara kabupaten/kota tidak diminta untuk mengalokasikan anggaran khusus," katanya.

Namun demikian, lanjutnya, untuk biaya operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram, pemerintah kota tetap mengalokasikan.

"Besarannya anggaran operasional KPU, saya kurang tahu persis, yang pasti setiap tahun ada," ujarnya.

Menyinggung proses pembahasan RAPBD Kota Mataram 2018, sekda mengatakan sejauh ini proses RAPBD masih dalam tahap pembahasan dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Ditargetkan RAPBD 2018 akan diajukan ke DPRD dalam pertengahan bulan November ini. Sekarang, RAPBD 2018 masih dibahas secara intentif oleh tim, meskipun belum ada angka final.

"Angka final besaran RAPBD 2018 belum ada, tapi jumlahnya pasti meningkat dari tahun 2017, sebesar Rp1,3 triliun lebih," sebutnya.

Peningkatan itu diprediksi karena adanya peningkatan pendapatan daerah (PAD).

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi sebelumnya mengatakan, pemerintah kota merencanakan PAD tahun 2018 naik sebesar Rp43,7 miliar dari Rp300 miliar menjadi Rp343,7 miliar lebih.

"Rencana kenaikan PAD tersebut berdasarkan asumsi dari sumber pendapatan daerah," katanya.

Pendapatan daerah yang dimaksudkan terdiri atas pajak daerah Rp146 miliar lebih, retribusi Rp22,6 miliar lebih, pengelolaan kekayaan daerah Rp7,7 miliar lebih dan lain-lain pendapatan yang sah Rp167,2 miliar lebih.

Rencana kenaikan PAD tersebut, katanya, berdasarkan kondisi pendapatan daerah enam bulan terakhir tahun 2017 dan akan dipengaruhi tiga bulan pertama tahun 2018.

"Apabila terjadi perubahan atau peningkatan pada tiga bulan pertama tahun 2018, maka target PAD Kota Mataram akan dievaluasi untuk dinaikkan lagi melalui APBD perubahan," katanya. (*)