Sekda NTB: pengangkatan dokter jadi Sekdis Pariwisata keinginan gubernur

id Sekda NTB,Pemprov NTB

Foto udara bangunan stan di sentra UMKM "Bazaar Mandalika" di kawasan pariwisata Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Selasa (30/10/2018). Sentra UMKM berkapasitas 303 stan tersebut menjadi salah satu fasilitas terbaru di "the Mandalika" yang akan segera beroperasi dan menunjukkan kesiapan kawasan menjadi penggerak kebangkitan pariwisata Lombok-Sumbawa pascagempa. (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

Mataram (Antaranews NTB) - Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat  Rosiady Sayuti mengatakan pengangkatan dr Syamsul Hidayat sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata NTB adalah keinginan Gubernur Zulkieflimansyah.

"Gubernur sudah menjelaskan, pengangkatan dr Syamsul Hidayat sebagai Sekretaris Dinas (Sekdis) Pariwisata NTB dalam rangka mengembangkan "medical tourism". Jadi, beliau ditempatkan di situ dengan tugas khusus," tegasnya menyikapi polemik pengangkatan dr Syamsul Hidayat sebagai Sekdis Pariwisata NTB.

Rosiady mengaku tidak menjadi masalah jika seorang dokter ditempatkan sebagai sekdis. Karena, tidak ada kaitan penempatan jabatan seseorang dengan posisinya sebagai dokter.

"Itu soal jabatan dan dokter kita tidak kurang, kalaupun dia berada di sana sebagai administrator," ucapnya. ?

Pada Senin (7/1), Gubernur NTB melakukan mutasi 26 jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Salah satu di antaranya, mengangkat Direktur Rumah Sakit HL Manambai Abdul Kadir di Pulau Sumbawa dr Syamsul Hidayat sebagai Sekdis Pariwisata NTB. Posisinya, kemudian digantikan dr Arindra Kurniawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan RS HL Manambai Abdul Kadir.

ia menjelaskan, jika berbicara "medical tourism", sudah banyak negara yang mengembangkannya, seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura dan Malaysia, sehingga NTB ingin mengambil contoh sukses dari negara-negara tersebut dalam mengembangkannya. ?

"Medical tourism seperti di Jepang dan Korsel dikhususkan menyasar kelompok masyarakat atau segmen wisatawan tertentu yang umumnya datang berobat sambil beriwisata dan itu lama tinggalnya tinggi," katanya.

Karena itu, menurut mantan Kepala Bappeda NTB ini, NTB layak mengembangkan "medical tiurism".

Namun, sebelum itu dilaksanakan pemerintah perlu menyiapkan dan meningkatkan infrastruktur kesehatan termasuk sumber daya manusianya.

Sebelumnya, anggota Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM DPRD NTB Makmun mengingatkan Gubernur Zulkieflimansyah tidak seenaknya memutasi pejabat tanpa memikirkan kompetensi dan kebutuhan jabatan.

"Kami menghargai kewenangan yang dimiliki gubernur dalam menempatkan para pembantunya dan jajarannya. Tapi, di sisi lain gubernur juga jangan asal comot pejabat," ujarnya.
Pewarta :
Editor: Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar