Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan dukungan nyata terhadap koperasi.
Menurut dia, dukungan nyata Presiden Prabowo terhadap koperasi dibuktikan dengan beberapa kabar baik. Pertama, adanya tambahan anggaran sebagai modal kepada koperasi dalam bentuk dana bergulir sebesar Rp10 triliun melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM).
"Ini bukti nyata dari rapat terbatas (ratas) bersama Presiden bahwa ada tambahan Rp10 triliun dana bergulir melalui LPDB-KUMKM. Semoga ini bisa mem-booster kita semua terhadap pengembangan koperasi, khususnya di sektor riil," katanya di Jakarta, Jumat.
Budi Arie mengatakan bahwa angka tersebut bukan angka yang kecil sehingga tanggung jawab besar. Untuk itu, harus ada pengawasan
Kedua, lanjut dia, penyaluran pupuk bersubsidi dengan melibatkan koperasi. Ketiga, dorong untuk digitalisasi induk koperasi unit desa (KUD).
Baca juga: Hilirisasi UMKM kunci ciptakan lapangan kerja berkualitas
"Keempat, Kemenkop terus berkoordinasi dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang harus menggunakan produk lokal. Melibatkan desa, koperasi, dan BUMdes," kata Menkop.
Sebagai informasi, Menkop Budi Arie Setiadi menegaskan pentingnya penyaluran dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) untuk sektor produktif pada tahun 2025.
Baca juga: Hasil pertanian Kopontren Al-Ittifaq bisa dukung program MBG
Keberadaan koperasi sangat penting karena merupakan instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip gotong royong dan kebersamaan.
Sementara itu, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo berkomitmen mendukung program prioritas pemerintah terkait dengan koperasi sektor produktif. Supomo menegaskan bahwa LPDB-KUMKM siap mengarahkan penyaluran dana bergulir ke sektor produktif sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing dan kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan keberhasilan program ini.
