PUPR siapkan dokumen pembangunan tahap dua kantor Wali Kota Mataram

Mataram (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyiapkan dokumen pembangunan tahap dua kantor Wali Kota Mataram yang berada di Jempong, Jalan Gajah Mada.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning di Mataram, Sabtu, mengatakan, untuk pelaksanaan tahap dua, akan dilakukan tender konsultan manajemen konstruksi.

"Tender konsultan manajemen konstruksi kami mulai awal bulan Januari 2026, dan rencana anggaran belanja (RAB) sudah di review Inspektorat," katanya.

Untuk kegiatan tender konsultan manajemen konstruksi, katanya, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5,8 miliar. Sedangkan untuk konstruksi fisik dianggarkan Rp180 miliar.

Ditargetkan, jika kegiatan tender konsultan manajemen konstruksi berjalan lancar, maka kegiatan fisik pembangunan kantor wali kota tahap dua paling lambat dimulai Juni 2026.

"Untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan kantor wali kota dengan anggaran tersebut menggunakan sistem multiyears, sampai tahun 2028," katanya.

Dengan anggaran konstruksi Rp180 miliar tersebut, kata Lale, kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain meliputi sayap kiri dan kanan sebagai bagian ruang kerja, musala, dan fasilitas pendukung lainnya.

Sementara untuk tahap pertama, lanjutnya, gedung kantor wali kota yang kini disebut "Bale Mentaram" atau rumah Mataram sudah tuntas dikerjakan sesuai dengan kontrak 31 Desember 2025.

"Kami sudah melakukan serah terima pada 29 Desember 2025, karena semua pekerjaan inti sudah selesai. Sisa waktu dua hari digunakan untuk pembersihan bahan bangunan yang masih berserakan," katanya.

Bahkan untuk memastikan proses pembangunan Kantor Wali Kota Mataram selesai, sudah dilakukan uji coba lift, AC, dan fasilitas lainnya oleh Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana, bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Mataram, Senin (29/12/2025).

"Mulai bulan Januari 2026, gedung tersebut sudah bisa difungsikan. Kini tinggal menunggu kebijakan kepala daerah, OPD (organisasi perangkat daerah) mana yang akan menempati terlebih dahulu," katanya.