Mataram (ANTARA) - Pemerintah Selandia Baru, Kamis, meluncurkan program "pembelian-kembali" selama enam bulan dengan nilai jutaan dolar AS untuk membayar ganti rugi pemilik senjata semiotomatis, yang dilarang setelah serangan mematikan di dua masjid di Christchurch.
Menteri Keuangan Grant Robertson dan Menteri Kepolisian Stuart Nash mengatakan di dalam pernyataan surel bersama bahwa sebanyak 208 juta dolar Selandia Baru (sekitar Rp1,9 triliun) telah disisihkan untuk membayar ganti rugi bagi para pemilik senjata api semiotomatis terlarang hingga 95 persen dari harga aslinya.
Para pemilik diberi waktu sampai 20 Desember untuk menyerahkan senjata mereka.
"Polisi telah merinci rencana yang diberlakukan buat langkah selanjutnya, yaitu mengumpulkan senjata api dari masyarakat. Itu akan menjadi pelaksanaan logistik sangat besar dan diperkirakan berlangsung pada pertengahan Juli," kata Nash.
Parlemen pada April mengesahkan peraturan pembaruan baru, yaitu perubahan mendasar pertama pada peraturan senjata api di negeri itu dalam beberapa dasawarsa, dengan dukungan 119 suara.
Pemungutan suara tersebut dilakukan satu bulan pascapenembakan massal terburuk pada masa damai hingga menewaskan 51 orang dan melukai puluhan orang lagi dalam serangan terhadap dua masjid di Christchurch.
Peraturan baru itu melarang peredaran dan penggunaan kebanyakan senjata api semiotomatis, bagian yang mengubah senjata api menjadi senjata api semiotomatis, magasin dengan kapasitas tertentu dan sebagian senjata laras pendek.
Peraturan senjata yang ada telah menyediakan izin senjata standar "Kategori A", yang mencakup senjata semiotomatis, yang dibatasi hingga tujuh tembakan.
Polisi memperkirakan sebanyak 14.300 senjata semiotomatis jenis militer akan tercakup oleh peraturan baru tersebut, meskipun pemerintah mengatakan sulit untuk memperkirakan jumlah yang pasti.
Hampir 700 senjata sudah diserahkan sebelum rancangan gantirugi diluncurkan dan hampir 5.000 senjata telah didaftarkan oleh pemiliknya ke polisi sementara mereka menunggu pengumpulan.
Berita Terkait
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14
Paket "f1" didukung partai terbanyak dalam pilkada
Minggu, 5 Juli 2015 14:21
Ikan tuna NTB mengandung merkuri kadar rendah
Rabu, 10 Juni 2015 6:56