Mataram (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti minta PT Pertamina (Persero) untuk memperbanyak stok "oil boom" untuk menangani kejadian tumpahan minyak menyusul keluarnya gelembung gas dan tumpahan minyak dari sumur YYA-1 area Pertamina Hulu Energi di Blok Offshore North West Java (ONWJ).
"Oil boom" adalah peralatan sejenis pelampung yang digunakan untuk melokalisir atau mengurung tumpahan minyak di air agar tidak menyebar.
"Kendala memang ada beberapa yang mungkin ini jadi pelajaran kita semua. Ke depan 'oil boom' itu mungkin kita harus punya stok lebih banyak. Kalau menangani lebih cepat dengan 'oil boom' yang lebih banyak, 'liquid' (cairan) ini mungkin tidak akan ke pinggir," katanya dalam jumpa pers bersama Pertamina di Jakarta, Kamis,
Susi menyebut penanganan yang dilakukan BUMN migas itu telah terlihat cukup optimal. Meski diakui penanganan tumpahan minyak juga bergantung pada arus gelombang dan arah angin, ia mengapresiasi respon Pertamina yang berusaha semaksimal mungkin menangani peristiwa tersebut.
"Tapi tentu pelajarannya memang sebaiknya dengan begitu banyak 'rig' (anjungan), Pertamina harus memiliki stok 'oil boom' yang lebih banyak," imbuhnya.
Susi menambahkan, dari pantauannya Kamis ini menggunakan helikopter di atas kawasan pesisir dekat lokasi kejadian, ia mengemukakan penanganan tumpahan minyak berjalan dengan baik. Hanya saja di beberapa lokasi masih tampak adanya tumpahan minyak yang disinyalir belum tertangani karena tidak adanya akses jalan.
"Tadi pilot cerita dengan saya di pesawat, ada beberapa tempat yang masih hitam, relawan kurang karena jalan ke sana susah. Beberapa wilayah Pantura juga tidak punya akses jalan. Yang di kampung-kampung kelihatannya sudah dikerjakan dengan baik jadi sudah jauh berkurang (dampaknya). Kalau masih ada (tumpahan minyak) mungkin itu karena sebelum 'oil boom' dipasang, minyaknya sudah lolos," jelasnya.
Lebih lanjut, Susi mengatakan pemerintah akan memastikan proses penanganan dan pemulihan lingkungan pasca tumpahan minyak akan terus berjalan.
Kendati, menurut dia, prosesnya akan memakan waktu paling sedikit enam bulan.
"Jadi ini sudah ditangani. Kita akan pastikan 'recovery' (pemulihan) ini tidak berjalan sekarang saja tapi terus menerus karena dampak lingkungan juga harus diantisipasi terus menerus. Tidak mungkin selesai satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Pasti minimal enam bulan akan ada terus program konservasi dan 'recovery' dari dampak lingkungan yang ditimbulkan," katanya.
