NTB menunggu kepastian 22 paket bioflok dari KKP

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menunggu kepastian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan memberikan bantuan program budi daya ikan air tawar sistem bioflok sebanyak 22 paket pada 2019.

"Kami masih menunggu kepastiannya. Informasinya sudah dua kali gagal dilelang di pusat, saya tidak tahu masalahnya apa," kata Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, Sasi Rustandi, di Mataram, Senin.

Menurut dia, bantuan tersebut rencananya akan diberikan kepada kelompok masyarakat di daerah-daerah terdampak gempa bumi pada 2018, seperti Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, dan Bima.

Mereka diusulkan sebagai penerima sasaran program dengan tujuan agar usaha budi daya ikan air tawar jenis lele menggunakan sistem bioflok tersebut bisa membangkitkan ekonominya pascagempa.

"Seharusnya sekarang ini sudah mulai tebar benih lele ke dalam kolam bioflok. Tapi, belum ada kepastian kapan bantuan direalisasikan," ujarnya.

Meskipun belum ada kejelasan, Sasi berkeyakinan bantuan untuk warga terdampak gempa di NTB tersebut akan tetap direalisasikan oleh KKP. Sebab, masalah tersebut masih sering dibahas dalam beberapa kali pertemuan tingkat nasional.

"Kami berharap tetap terealisasi tahun ini, meskipun masa waktu tinggal tiga bulan sebelum berakhir tahun anggaran karena kita hanya terima barang dan pelatihan saja," ucapnya pula.

Ia menjelaskan KKP mengenalkan program unggulan budi daya lele bioflok ke berbagai daerah dengan manyasar daerah perbatasan, pondok pesantren, lembaga keagamaan, panti asuhan dan lembaga pendidikan.

Program tersebut bertujuan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan ketahanan pangan, meningkatkan produksi perikanan budi daya serta meningkatkan konsumsi ikan masyarakat di setiap daerah.

NTB, lanjut Rustandi, sudah pernah mendapatkan bantuan paket program budi daya lele bioflok sebanyak delapan paket pada 2017. Bantuan tersebut disebar ke Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Timur.

"Bantuan pada 2017 tersebut menyasar pondok pesantren dan lembaga pendidikan. Kami berharap, tahun ini bantuan serupa juga bisa terealisasi," kata Sasi.