Taliwang, Sumbawa Barat, 20/4 (ANTARA) - Kampanye akbar paket Calon Bupati (Cabup/Calon Wakil Bupati (Cawabup) Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) H Andi Azizi Amin-Dirmawan atau pasangan "AMAN" yang berlangsung di lapangan Kota Taliwang, Selasa petang (20/4) dihadiri sekitar 45.000 orang.
Pemantauan di lapangan, Selasa, kehadiran puluhan ribu massa pada kampanye terakhir paket "AMAN" tersebut mengakibatkan jalan menuju Kota Taliwang macet total, sehingga tidak semua massa bisa memasuki lapangan tempat berlangsunnya kampanye, sebagian massa tertahan di luar Kota Taliwang.
Kendati hanya dimeriahkan dengan penampilan kesenian tradisional "Sakeco" (kesenian khas Sumbawa) , namun jumlah pendukung dan simpatisan pasangan "AMAN" merupakan yang terbanyak selama putaran kampanya pemilu kepala daerah (Pilkada) Sumbawa Barat periode 2010-2015.
Jumlah massa yang menghadiri kampanye tersebut jauh lebih banyak dibandingkan dengan kampanye pasangan lain yang pada setiap kampanye menampilkan artis ibukota Syaiful Jamil dan Maya KDI
Calon Bupati Sumbawa Barat H Andi Azizi Amin mengatakan, hasil survei lembaga independen, paket "AMAN" diprediksikan meraih lebih dari 75 suara pada Pilkada 26 April 2010 terbukti dengan jumlah massa yang menghadiri kampanye di lapangan Kota Taliwang.
"Melihat jumlah massa yang menghadiri kampanye yang telah dilaksakan kami semakin optimis paket "AMAN" akan menang pada Pilkada Sumbawa Barat dengan perolehan suara di atas 75 persen," katanya.
Dihadapan puluhan ribu massa mendukungnya, Andi mengatakan, kalau paket "AMAN" menang pada Pilkada Sumbawa Barat periode 2010-2015 pihaknya akan melakukan berbagai penghematan dengan cara menghentikan pembangunan sejumlah mega proyek bernilai puluhan miliar rupiah yang manfaatnya tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
"Kalau dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin Sumbawa Barat selama lima tahun kedepan (2010-2015) kami akan berupaya melakukan berbagai penghematan dengan menghentikan pembangunan sejumlah mega proyek, seperti pembangunan rumah dinas bupati dan wakil bupati dan fasilitas lainnya yang nilainya diperkirakan mencapai Rp76 miliar," ujarnya.
Menurut dia, bagi paket "AMAN" pembangunan rumah dinas bupati/wakil bupati senilai miliaran rupiah itu kurang penting, karena tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, akan jauh lebih bermanfaat kalau dana tersebut digunakan untuk membangun jalan dan fasilitas irigasi.
"Kami tidak memerlukan rumah dinas mewah senilai miliaran rupiah , kalau terpilih nanti cukup tinggal di rumah dinas yang sudah ada, karena bagi kami yang paling utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun apa yang mereka butuhkan," kata Andi.
Penghematan lainnya yang akan dilakukan paket "AMAN" adalah menghentikan pembangunan pelabuhan bongkar muat yang kini sedang di bangun di Desa Labuan Lalar, Kecamatan Taliwang yang diperkirakan menelan dana Rp40 miliar lebih, untuk menunjang moda transportasi laut cukup dengan memaksimalkan pemanfaatan Pelabuhan Poto Tano dan Pelabuhan Benete.
"Dengan penghematan dana puluhan miliar itu kami berencana membangunan fasilitas irigasi berbasis desa dengan maksud agar para petani tidak lagi mengalami kesulitan air seperti yang terjadi selama ini," katanya.
Andi yang juga dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) mengatakan, pembangunan bega proyek Bintang Bano akhirnya melakukan peletakan batu pertama pembangunan Bendungan Bintang Bano di Desa Bangkat Monte, Kecamatan Brang Rea juga merupakan pemborosan, karena keuntungan yang akan diperoleh tidak seimbang dengan investasi yang dikeluarkan.
"Mega proyek pembangunan bendungan Bintang Bano diperkirakan menelan dana sebesar Rp600 miliar hingga Rp800 miliar dengan masa pengerjaan sekitar 10 tahun, karena itu pembangunannya tidak perlu dilanjutkan," katanya.
Menuruy Andi, kalau tersedia dana lebih baik membangunan bendungan berskala kecil di desa-desa yang ada di Sumbawa Barat yang nilainya paling tinggi hanya Rp800 juta hingga Rp2 miliar dengan masa pengerjaan enam bulan hingga satu tahun, ini akan lebih bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan produksi padi. (*)