Kadin mengusulkan empat solusi tambah kuota rumah subsidi 2020

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang properti mengusulkan empat solusi agar anggaran untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) untuk rumah bersubsidi pada 2020 bisa menjangkau lebih banyak peserta.

Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti Setyo Maharso dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, mengatakan alokasi anggaran FLPP yang pada 2020 ditetapkan Rp11 triliun menyebabkan penyaluran kredit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) turun signifikan.

"Keberlangsungan stabilitas industri properti perlu dijaga, salah satunya dengan penambahan kuota FLPP dan alternatif subtitusinya. Kami ada beberapa usulan solusi yang akan kami sampaikan ke pemerintah ke Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, juga ke wakil kita di Senayan," katanya.

Usulan pertama, yakni pengalihan dari dana bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) menjadi mekanisme Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk 2020. Pengalihan itu dinilai akan menambah bantuan sebesar 128.125 unit.

Usulan kedua, dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang mengendap bisa menjadi alternatif pembiayaan yang bisa dikembangkan.

"Kalau ditelisik, ada dana mengendap besar dari pusat ke daerah, mungkin 10 persennya dialihkan ke pembiayaan perumahan itu akan sangat berarti bagi pembangunan perumahan," kata Setyo.

Usulan ketiga, yaitu mengoptimalkan Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS TK) yang dinilai harus berperan memberikan fasilitas ke tenaga kerja untuk mendapatkan rumah layak.

Usulan keempat, yakni mengalihkan subsidi pemerintah yang dinilai banyak yang tidak tepat sasaran seperti subsidi gas LPG ke sektor perumahan.

"Kalau memang tidak tepat sasaran alangkah baiknya digeser untuk subsidi perumahan. Makanya kami juga akan berkoordinasi dengan Komisi VII DPR RI," kata Setyo.

Empat alternatif subsitusi tersebut merupakan kesimpulan dari hasil koordinasi antara Kadin Properti dengan beberapa pemangku kepentingan terkait dalam pendanaan perumahan MBR antara lain Kementerian PUPR, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Sarana Multigriya Finansial (SMF), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS TK), Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Bank Tabungan Negara (BTN) termasuk dengan asosiasi perumahan seperti Real Estate Indonesia (REI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) dan Pengembang Indonesia (PI) beberapa waktu lalu di Jakarta.

Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Totok Lusida mencatat kebutuhan perumahan MBR untuk 2020 mencapai 260.000 unit dengan kebutuhan anggaran Rp29 triliun.

Dana yang sudah dianggarkan di APBN 2020 adalah Rp11 triliun yang ekuivalen dengan 97.700 unit. Namun, nilai tersebut pun telah berkurang Rp2 triliun karena telah digunakan sebelumnya pada 2019.

"Kami mengusulkan pengkategorian konsumen menjadi dua bagian yaitu yang berpenghasilan kurang dari Rp4 juta disalurkan anggaran Rp1 triliun dengan bunga 5 persen selama 20 tahun sehingga dapat meng-cover 8.888 unit rumah," katanya.

Sementara itu untuk konsumen berpenghasilan antara Rp4 juta-Rp5 juta disalurkan anggaran sebesar Rp10 triliun dengan bunga 8 persen selama 20 tahun sehingga dapat meng-cover 141.300 unit rumah.

"Sehingga anggaran Rp11 triliun dapat meng-cover hingga 150.188 unit rumah,” papar Totok.

Sisa kekurangan dana dapat dicarikan melalui beberapa alternatif substitusi seperti pengalihan dana SSB (Subsidi Selisih Bunga) dan BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan), realokasi subsidi gas dan peranan lebih besar dari BPJS TK dan SMF.