Sumbawa Barat (ANTARA)- Kepala Kepolisian Resort Sumbawa Barat AKBP Hadi Gunawan mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyusun standar operasi prosedur kesiagaan menghadapi tsunami dan banjir.
"Standar operasional prosedur ini sebagai identifikasi awal peringatan dini terhadap kemungkinan terjadi bencana tsunami dan banjir karena posisi Kabupaten Sumbawa Barat terletak di wilayah pesisir," katanya di Taliwang, Selasa.
Kapolres mengatakan, seluruh Polsek di daerah pesisir, utamanya Kecamatan Jereweh, Maluk, Sekongkang dan Poto Tano, diharapkan sudah memiliki peta jalur evakuasi dan sistem koordinasi dini terhadap peringatan jika terjadi bencana.
"Kami membentuk tim khusus yang terdiri atas pusat kendali informasi elektronik melalui situs resmi Polres Sumbawa Barat serta memantau laporan BMKG secara 'online' serta berkoordinasi langsung dengan pihak terkait jika terjadi gempa yang berpotensi menimbulkan tsunami," katanya.
Ia mengatakan, langkah ini merupakan salah satu rencana strategis Kapolri Timur Pradopo untuk meningkatkan kepekaan anggota Polri terhadap masyarakat dan kewilayahan.
Kapolres mengaku telah mengintruksikan seluruh jajarannya untuk membuka akses publik seluas-luasnya melalui "media center" dan pusat informasi khusus melalui layanan pesan singkat (SMS) yang terpantau langsung di operator pusat kendali informasi elektronik Mapolres Sumbawa Barat.
Kesiagaan dini, kata Hadi Gunawan, juga merupakan bagian dari kepekaan polisi terhadap bencana nasional yang terjadi di Yogyakarta dan Mentawai.
"Bencana tidak bisa diprediksi, karena itu kesiagaan dan persiapan yang matang mutlak perlu dilakukan," katanya.
Sumbawa Barat adalah daerah yang sebagian besar wilayahnya berada di kawasan pesisir. Cuaca ektrem belakangan ini membuat daerah ini rawan terjadi bencana terutama air pasang sebagaimana yang terjadi di Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, belum lama ini.
"Selain mengubah pola pendekatan pelayanan dan mengelola informasi dan reformasi budaya kerja, Kapolri Timur Pradopo memiliki rencana strategis lain yang wajib dijalankan seluruh institusi Polri dari Mabes hingga seluruh Mapolres," katanya.
Ia mengatakan, beberapa rencana strategis tersebut adalah pemberantasan premanisme, judi, narkoba, pembalakan liar, penambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia dan korupsi. (*)
