Mataram (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat mendukung rencana Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memindahkan jamaah Ahmadiyah ke salah satu pulau di Sekotong.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) NTB H Lalu Suhaimi Ismy di Mataram, Selasa mengatakan, pihaknya mendukung pemindahan itu sepanjang hal tersebut bisa menciptakan rasa aman dan damai di NTB.
"Saya belum mengetahui secara pasti mengenai rencana pemindahan warga Ahmadiyah ke Sekotong, namun saya mendukung kalau upaya tersebut merupakan solusi terbaik dan bisa menimbulkan rasa aman dan damai baik bagi jamaah Ahmadiyah maupun warga setempat," ujarnya.
Ia mengatakan, yang paling penting di tempat yang baru itu warga Ahmadiyah bisa berbaur dengan warga setempat dan tidak hidup secara ekslusif terutama dalam menjalankan ibadah agar tidak menimbulkan gesekan dengan warga setempat.
Menurut Suhaimi, jumlah jamaah Ahmadiyah di Pulau Lombok sekitar 180 kepala keluarga (KK) termasuk sebanyak 24 KK yang ditampung di asrama Transito Mataram sejak tahun 2006 setelah rumah mereka di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar dirusak dan dibakar massa.
Dia mengatakan, selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk menyadarkan warga Ahmadiyah agar mereka kembali ke ajaran Islam yang benar terutama tidak melakukan kegiatan keagamaan secara ekslusif.
"Kami telah menugaskan sejumlah tokoh agama untuk membina warga Ahmadiyah yang ditampung di asrama Transito Mataram, namun upaya tersebut gagal, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung juga tidak dilaksanakan dengan baik," ujarnya.
Untuk menampung jamaah Ahmadiyah itu, Pemkab Lombok Barat akan membangun fasilitas penunjang seperti rumah dan jalan di salah satu pulau di Kecamatan Sekotong.
Pemkab Lombok Barat bahkan sudah melakukan pengkajian terhadap pembangunan sarana dan prasarana. Menurut rencana pada 2010 fasilitas penampungan tersebut mulai membangun termasuk mebuka beberapa ruas jalan untuk mempermudah akses transportasi di kawasan tersebut.
Namun pembangunan sarana dan prasarana untuk penampungan warga Ahmadiyah tersebut tidak dibangun sekaligus karena dana yang tersedia relatif terbatas. (*)