TNI-Polri mengecek kesiapan logistik Pilkada di KPU Lombok Utara

id Polres Lombok Utara,Pilkada Lombok Utara,Dandim Lobar

TNI-Polri mengecek kesiapan logistik Pilkada di KPU Lombok Utara

Kapolres Lombok Utara AKB Feri Jaya Satriansyah (kiri), bersama Dandim 1606/Lobar Kolonel Arm Gunawan (kanan), memeriksa kesiapan logistik Pilkada di gudang KPU Kabupaten Lombok Utara, NTB. (ANTARA/HO/Polres Lotara)

Mataram (ANTARA) - Kepala Kepolsian Resor (Kapolres) Lombok Utara AKB Feri Jaya Satriansyah bersama Komandan Distrik Militer (Dandim) 1606/Lobar Kolonel Arm Gunawan memeriksa kesiapan logistik Pilkada di gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Selasa (1/12/2020).

"Kedatangan kami ke sini guna memastikan kotak suara yang akan dipakai pada waktu pemilihan nanti aman dan terkendali," kata Kapolres Lombok Utara AKBP Feri Jaya Satriansyah.

Pengecekan juga bertujuan untuk memastikan kotak suara dalam kondisi aman tanpa ada yang dicurangi oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi.

Dandim 1606/Lobar Kolonel Arm Gunawan mengatakan Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu lembaga negara bertugas menjaga keamanan negara, termasuk mendukung terciptanya kondusivitas Kabupaten Lombok Utara yang akan menggelar Pilkada pada 9 Desember 2020.

"Saya bersama Kapolres Lombok Utara datang ke sini untuk bersama-sama memastikan segala sesuatu yang ada di sini," ujarnya.

Paur Humas Polres Lombok Utara Bripka Wiswa Karma menambahkan KPU Kabupaten Lombok Utara membutuhkan pengawalan dari TNI-Polri untuk mewujudkan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati yang aman dan damai.

"Polisi dan TNI akan bersama-sama mengawal Pilkada di Kabupaten Lombok Utara agar semua kondisi berjalan lancar," katanya.

Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 diikuti oleh dua pasangan calon, yakni pasangan nomor urut 1 Djohan Sjamsu-Danny Karter Febrianto atau disebut paket JODA, dan pasangan calon nomor urut 2 Najmul Akhyar-Suardi atau disebut paket NADI.

Paket JODA diusung oleh empat partai, yakni PKB, Gerindra, PDIP, dan PKS. Sedangkan Paket NADI diusung oleh enam partai, yakni partai Demokrat, Golkar, PAN, Nasdem, PPP, dan PBB.