Lombok Barat (ANTARA) - Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Prof. DR. Ir. San Afri Awang, M.Sc, mengaku kecewa dengan tidak hadirnya dua kepala daerah di acara "Sangkep Beleq" yang diharapkan menjadi sebuah media untuk mengatasi konflik hutan Sesaot.
"Jujur saya kecewa, karena saya memahami "Sangkep Beleq" sebagai sebuah lembaga musyawarah antara pejabat pemerintah dengan rakyat," katanya usai mengikuti perayaan "Sangkep Beleq" di Dusun Kumbi, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, Rabu.
Dua kepala daerah yang diharapkan hadir yaitu Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH. M. Zainul Majdi dan Bupati Lombok Barat H. Zaini Arony.
Kedua kepala daerah itu diharapkan hadir agar bisa mengkomunikasikan persoalan status hutan Sesaot yang saat ini berada dalam dua kebijakan yaitu menjadi taman hutan raya (Tahura) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm).
Pemerintah Provinsi NTB, sejak 2009 telah mengusulkan hutan Sesaot menjadi Tahura ke Kementerian Kehutanan, sedangkan masyarakat tiga desa yakni Desa Sesaot, Lebah Sempage dan Batu Mekar tidak setuju dengan kebijakan Tahura dan menuntut Pemeprov NTB menjadikan hutan Sesaot seluas 3.155 hektare (ha) dijadikan HKm.
Selain ribuan masyarakat Kecamatan Narmada, para tamu undangan dari Jakarta seperti Staf Ahli Menteri Kehutanan, Prof. DR. Ir. San Afri Awang, M.Sc, Staf Ahli Menteri Koperasi Bidang Energi, Ali Herman Ibrahim dan Ketua Dewan Kehutanan Nasional Prof. Dr. Agus Setiarso mengharapkan kehadiran Gubernur NTB dan Bupati Lombok Barat, untuk menegaskan kepada rakyatnya tentang status hutan lindung Sesaot yang sebagiannya sudah menjadi HKm.
Informasi yang diperoleh dari Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi NTB, H. Nasibun, Gubernur NTB tidak bisa hadir karena berada di mesir untuk menyelesaikan program doktor, sedangkan Wakil Gubernur NTB H. Badrul Munir berhalangan hadir karena memimpin rapat percepatan pembangunan ekonomi daerah.
Sementara Bupati Lombok Barat, berhalangan hadir dan hanya diwakili oleh Kepala Dinas Kehutanan Lombok Barat, H. Syaiful Arifin.
San Afri Awang menginginkan dua kepala daerah tersebut bersama jajaran yang terkait di bidang kehutanan hadir di acara akbar "Sangkep Beleq" yang rutin digelar setiap tahun oleh masyarakat Narmada, sehingga bisa menyelesaikan kepentingan rakyat hingga tuntas.
"Saya tidak tahu kenapa. Biarkan rakyat yang menilai kenapa kepala daerah dan wakil-wakilnya di DPR tidak hadir pada acara ini. Biarkan rakyat yang menilai," ujarnya.
"Sangkep Beleq" atau pertemuan akbar tersebut digelar sebagai ajang dialog antara masyarakat dengan pemerintah dan kalangan swasta. Melalui dialog tersebut diharapkan adanya kesepahaman para pihak untuk perluasan akses kontrol masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan berbasis masyarakat lestari.
Kegiatan yang sudah digelar sejak 2008 tersebut difasilitasi oleh Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (Konsepsi) NTB, Kementerian kehutanan dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat,
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Konsepsi NTB juga bermitra dengan "Ford Foundation", ACCES Phase II, Lembaga Ekolabel Indonesia, ICRAF, FKKM, ICEL, FFI, Dewan Kehutanan Nasional, "World Neighbors" dan Lapera.
(*)
