Mataram (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait menggelar pertemuan guna mencari solusi masalah penurunan nilai ekspor nontambang pada 2020, di Mataram, Rabu.
Selain Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB, dan jajaran Pemerintah Provinsi NTB, kegiatan focus group discussion (FGD) tersebut juga diikuti Balai Karantina Perikanan, Balai Karantina Pertanian, Kantor Bea dan Cukai Mataram, Garuda Indonesia, dan PT Pelindo.
Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB Heru Saptaji menyebutkan produk domestik regional bruto (PDRB) NTB pada 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,19 persen.
Hal tersebut juga tampak dalam kinerja ekspor nontambang berdasarkan devisa bahwa pada ekspor nontambang NTB tahun 2020 sebesar Rp392,29 juta.
"Nilai tersebut menurun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp8,86 miliar," katanya.
Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Bank Indonesia secara periodik, yakni melakukan beberapa kali kegiatan pertemuan secara virtual dalam konteks regional investor relation unit (RIRU) sejak awal 2021.
Hal itu bertujuan mengundang investor, baik dalam kontesks investasi bangunan fisik maupun program konektifitas perdagangan luar negeri untuk komoditas unggulan nontambang dari NTB.
Menurut Heru, potensi pasar luar negeri sangat besar, tetapi terdapat keterbatasan dari sisi pasokan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Ada banyak faktor yang mengakibatkan keterbatasan tersebut, antara lain faktor masih rendahnya produktivitas UMKM dalam memenuhi kuota pasar luar negeri, masalah perizinan seperti ketidaktahuan atau keengganan untuk mengurus izin ekspor," ujarnya.
Karena itu, perlu pendampingan khusus untuk meningkatkan produktivitas dan dibentuk tim (agen) untuk mendampingi atau menjadi perantara proses perizinan yang dilakukan oleh UMKM.
Hasil tindak lanjut dari FGD ini, akan menjadi rumusan untuk menyusun strategi yang sifatnya dapat memberikan solusi yang berdimensi jangka pendek dan akan menjadi rumusan program yang terintegrasi.
Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Mataram Alit Ari mengatakan sudah seharusnya ekspor nontambang NTB bangkit dan tidak membiarkan penurunan nilai ekspor terus berlanjut.
Menurut dia, ekspor nontambang harus didorong secara berkelanjutan, namun tidak cukup melalui program-program yang normatif tapi diperlukan suatu inovasi terobosan baru untuk peningkatan ekspor di tengah pandemi COVID-19.
"Sebab, ekspor nontambang itu lah yang akan langsung berdampak kepada masyarakat secara umum yang pada akhirnya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ucap Alit.
