Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Zulkieflimansyah meluncurkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gotong Royong dengan menyalurkan 27 ribu paket bantuan untuk masyarakat yang kesulitan ekonomi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat COVID-19.
"Ide awal ini ketika kami mengunjungi beberapa pedagang kecil, UMKM dan masyarakat di beberapa tempat yang mengeluh akibat imbas pemberlakuan PPKM," kata Gubernur Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalillah saat melaunching JPS Gotong Royong PPKM NTB di Kantor Gubernur di Mataram, Jumat.
Pemberlakuan PPKM membuat beberapa kelompok masyarakat di Provinsi NTB terdampak secara ekonomi. Seperti halnya para pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang-pedagang kecil lainnya.
Menurutnya, di masa PPKM bukan hanya sektor kesehatan yang jadi perhatian. Namun sektor ekonomi juga penting. Banyak masyarakat yang mengeluh terutama pedagang kecil akibat omzetnya turun. Begitupun UMKM yang geliatnya mulai redup.
Oleh sebab itu, apa yang bisa diperbuat dan berikan kepada masyarakat baik itu pedagang maupun UMKM segera dilakukan, demi membantu dan meringankan beban dimasa pandemi dan PPKM.
"Dari pada kita mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan sesuatu, untuk meringankan apa yang kita rasakan tadi," ujarnya.
Gubernur menambahkan, ancaman Covid ini begitu nyata. Semua peduli dengan dampak pandemi ini. Bahkan Presiden Jokowi sangat konsen terhadap UMKM maupun pedagang kecil. Namun untuk melindungi masyarakatnya, PPKM ini harus dilakukan. Tidak bisa dihindari keadaan dan kondisi saat ini.
JPS Gotong Royong PPKM NTB, jelas Doktor Zul, di dalamnya ada beras, ikan teri, kopi dan lain-lain yang berasal dari produk lokal.
"Ada oportunity disaat yang bersamaan, untuk menggerakan sektor-sektor UKMK lokal kita," ucapnya.
Karena itu, kata Gubernur NTB, keberpihakan terhadap produk lokal harus didesain dan dipaksaan. Karena tidak mungkin bisa bersaing dengan produk luar. Sehingga ada cost of learning atau biaya pembelajaran untuk dimasukan di produk UMKM ini.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Hj Eva Dewiyani mengatakan, JPS Gotong Royong PPKM merupakan paket yang dikumpulkan secara bergotong royong dari organisasi perangkat daerah, BUMD, BUMN dan donasi beberapa perusahaan swasta yang ada di NTB.
"Hingga saat ini ada 27.000 paket bantuan untuk masyarakat yang kesulitan ekonomi selama PPKM," ujarnya.
Menurutnya, pemberian JPS merupakan bentuk kepedulian pemerintah dan steakholder lainnya yang diperuntukan bagi masyarakat yang kesulitan dimasa PPKM. Paket yang dibagikan juga merupakan produk lokal, yang dihasilkan oleh UMKM di NTB.
Ditambahkannya, dari target 20.000 yang diperintahkan Gubernur NTB, sudah melampui batas, bahkan hingga saat ini sudah terkumpul 27.000 paket.
Paket JPS Gotong Royong PPKM berisi beras 2,5 kilogram, kopi, abon atau ikan kering senilai Rp 50 ribu. Paket bantuan ini diperuntukan bagi pedagang kaki lima, karyawan kontrak seperti cleaning service, nelayan dan masyarakat umum.
Data penerima paket bantuan ini merujuk data dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) sebanyak 8.000 orang ditambah data penerima lain dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial dan masyarakat umum.
"Kemungkinan akan bertambah kalau mitra lainnya juga memberikan donasi untuk pengadaan paket bantuan ini," tambah Eva.
Namun ia optimis akan banyak mitra dan lembaga lain yang bersedia berdonasi dan berpartisipasi dalam JPS Gotong Royong PPKM ini.
Untuk sementara ini, bantuan diperoleh dari Baznas NTB, PT GNE, PT AMNT, PT Bank NTB, BPR se NTB, PT Jamkrida, Hiswana Migas, Pertamina, BWS dan lainnya yang total donasinya senilai Rp1 miliar lebih.
Ketua APLI NTB, Abdul Majid merespon postif bantuan yang diberikan pemerintah provinsi NTB bersama mitranyaa.
"Terimkasih Gubernur dan Wakil Gubernur, sudah memperhatikan rakyat kecil,"nucapnya.
Ia mengaku pedagang kecil se NTB hampir 75 persen alami dampak PPKM. Sehingga ia berharap pemberian paket langsung kesasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Selain itu, kami mewakili para pedagang kecil meminta relaksaai dari pinjaman bank, agar ada kemudahan untuk para PKL ini," katanya.
Berita Terkait
Mardiono beri isyarat maju kembali jadi Ketua Umum PPP
Sabtu, 16 November 2024 22:25
Ketum PPP minta kader menangkan Cagub NTB Iqbal-Dinda
Sabtu, 16 November 2024 20:40
Masyarakat di NTB diingatkan jaga perilaku hidup bersih dan sehat
Sabtu, 16 November 2024 17:48
Dinkes: Kenaikan IPM di NTB harus dipertahankan
Sabtu, 16 November 2024 14:08
Jalur pendakian Senaru Gunung Rinjani Lombok dibuka kembali
Sabtu, 16 November 2024 12:02
Kemarin, kesiapan dapur umur, kasus ternak ayam hingga NTB gelar "Ite Begawe Fest"
Sabtu, 16 November 2024 7:15
PLN NTB dorong pertumbuhan industri dan bisnis dengan penambahan listrik 11 MVA
Sabtu, 16 November 2024 5:34
Tokoh NW-NWDI galang pemenangan Rohmi-Firin di Pilkada NTB
Jumat, 15 November 2024 22:56