Mataram, 22/10 (ANTARA) - "Bangunlah tempat di mana mereka bisa berkumpul, berjualan dan rekreasi. Melalui lokasi itu, masyarakat juga dapat menyaksikan tinggal landas pesawat, intinya ajak mereka bersyukur dan bergembira dengan bandara ini," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Instruksi lisan itu diungkapkan Presiden saat meresmikan Bandara Internasional Lombok, yang berlokasi di Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis (20/10).
Bahkan, Presiden mempersilakan pihak-pihak terkait yang menghendaki pembangunan ruang rekreasi itu untuk menghubungi Menteri Perhubungan EE Mangindaan, untuk menindaklanjutinya.
Presiden menghendaki pelibatan masyarakat setempat atas kehadiran bandar udara (bandara) internasional itu, sehingga mendukung usulan pembangunan ruang khusus bagi masyarakat yang hendak menyaksikan aktivitas penerbangan di bandara baru pengganti Bandara selaparang Mataram itu.
Usulan itu disampaikan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, yang mengklaim sebagai putra daerah yang sadar sejarah sehingga merasa perlu memperjelas apa yang melatarbelakangi kecenderungan masyarakat NTB berbondong-bondong mendatangi kawasan bandara hanya untuk melihat bandara internasional itu.
Gubernur melukiskan keberadaan ratusan bahkan ribuan orang warga di sekitar tempat parkir pesawat dan lokasi lainnnya di kawasan Bandara Internasional Lombok itu, sebagai bagian dari rasa bangga dan haru terhadap bandara itu.
"Ribuan orang dari berbagai penjuru NTB datang ke lokasi ini untuk melihat bandara mereka yang sudah beroperasi. Saya tahu persis rute yang mereka tempuh untuk bisa sampai di bandara ini, karena itu perlu ada kawasan khusus untuk mereka," ujar Zainul.
Menurutnya, ada sejarah panjang dibalik antusiasme masyarakat NTB untuk melihat bandara itu, yakni cerita legenda suku Sasak (suku di Pulau Lombok) sejak ratusan tahun silam.
Nenek moyang suku Sasak mengatakan bahwa daerah Tanak Awu yang menjadi lokasi Bandara Internasional Lombok itu, kelak akan menjadi tempat datang dan perginya banyak orang dengan burung-burung besi berukuran besar yang akan terbang dari dan ke bumi NTB.
Hal ini dapat dilihat dari penamaan nama-nama tempat di masing-masing lokasi yang dimanfaatkan untuk bangunan bandara, seperti sebutan Pengantar, Peninjauan, Mendongak dan lain-lain.
"Leluhur kami adalah para visioner dan kami adalah masyarakat sadar sejarah," ujarnya sambil mengajak seluruh masyarakat NTB untuk menyukurinya sekaligus memanjatkan doa untuk para leluhur.
Bandara Internasional Lombok itu berada pada areal seluas 551 hektare, dan memiliki landasan pacu 2.750 meter x 40 meter persegi, sehingga mampu didarati pesawat Airbus 330 atau Boeing 767 dan dapat menampung 10 unit pesawat.
Berbeda dengan Bandara Selaparang, Mataram yang luas arealnya hanya 28.881 meter persegi. Terminal penumpang BIL seluas 21 ribu meter persegi, atau empat kali lebih luas terminal Bandara Selaparang yang hanya 4.796 meter persegi.
Kapasitas tampung terminal penumpang BIL dapat mencapai tiga juta setahun, dengan luas areal parkir 17.500 meter persegi. Berbeda dengan Bandara Selaparang yang hanya 7.334 meter persegi, dengan kepasitas tampung 800 ribu penumpang setiap tahun.
Nilai megaproyek BIL itu mencapai Rp945,8 miliar, terdiri atas Rp795,8 miliar tanggungan Angkasa Pura I, dana sebesar Rp110 miliar tanggungan Pemprov NTB dan Rp40 miliar dibebankan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
Segera dibangun
Instruksi Presiden untuk membangun ruang khusus bagi masyarakat akar rumput di kawasan bandara internasional itu, disikapi Menteri Perhubungan EE Mangindaan, yang berjanji akan segera menggelar rapat khusus untuk menyepakati berbagai hal yang perlu dilakukan.
"Sepulangnya dari sini, saya akan menggelar rapat untuk menyikapi instruksi itu," ujar mantan menteri PAN dan Reformasi Birokrasi itu.
Namun, Mangindaan mengaku sudah langsung berkoordinsi dengan manajemen PT Angkasa Pura I untuk menindaklanjuti instruksi lisan Presiden itu.
Direktur Utama PT Angkasa Pura I Tommy Soetomo, juga berjanji akan segera membangun ruang rekreasi itu, agar masyarakat dapat menikmati aktivitas di kawasan bandara itu tanpa mengganggu rutinitas penerbangan.
"Kita akan buatkan di samping kiri bangunan terminal agar tidak mengganggu aktivitas penerbangan," ujarnya.
Tommy menyebut bangunan khusus yang akan segera dibangun itu menyerupai "waiting galeri" di kawasan bandara, yang mampu menampung pengunjung dalam jumlah yang relatif banyak.
Terlepas dari ada tidaknya kesulitan dalam penganggaran, mengingat anggaran pembangunan bandara internasional itu menelan dana hampir satu triliun dan sebagian besar merupakan dana Angkasa Pura I, yang pasti ruang rekreasi itu sangat dibutuhkan.
Semenjak bandara itu dioperasikan 1 Oktober 2011, masyarakat terus berbondong-bondong mendatangi bandara itu hingga terlihat pemandangan yang tidak sewajarnya. Area di pintu masuk terminal bandara internasional sempat dijadikan pasar buah-buahan.
Pemandangan seperti itu terus berlanjut hingga pekan kedua pengoperasian bandara itu, sehingga Gubernur NTB dan Bupati Lombok Tengah Suhaili FT harus terjun ke lokasi untuk menertibkannya.
Namun, keesokan harinya masih saja terlihat aktivitas masyarakat di kawasan bandara sehingga menjauhkan kesan internasional dari bandara bernilai hampir satu triliun itu.
Suasana bandara internasional tampak jelas terlihat saat Presiden berkunjung dan meresmikan bandara itu, namun bukan tidak mungkin selepas itu bandara tersebut kembali menjadi bandara yang dipadati penonton pesawat terbang.
Agaknya, instruksi Presiden untuk segera membangun ruang khusus itu perlu segera direalisasikan, mengingat kelancaran aktivitas di bandara internasional itu juga menjadi penentu keberhasilan pembangunan perekonomian daerah dan nasional.
Setidak-tidaknya, sejalan dengan penegasan Presiden saat meresmikan bandara itu, bahwa keberadaan bandara internasional yang memadai akan mendorong pariwisata di NTB baik secara internasional maupun domestik karena meningkatkan kelancaran arus penumpang keluar dan masuk.
Presiden juga menekankan bahwa keberadaan Bandara Internasional Lombok tepat dengan keperluan pemerintah untuk mendorong konektivitas di seluruh Indonesia.
(*)
