Mataram, 17/1 (ANTARA) - Pemerintah Jerman melalui badan kerja sama teknis Gesselschaft fuer Internationale Zusammenarbeit membantu pengembangan ekonomi wilayah di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Upaya tersebut diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gesselschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Mataram, Selasa.
MoU itu ditandatangani Country Director Indonesia-Timor Leste dan ASEAN Ulrich Mohr dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H Badrul Munir, di Kantor Gubernur NTB, yang disaksikan Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Max Pohan.
MoU itu mencakup pengembangan ekonomi wilayah di dua kabupaten/kota dalam wilayah NTB, yakni Kota Mataram yang meliputi komoditas mutiara, perajin emas dan perak, dan di Kabupaten Lombok Barat yang meliputi usaha kerajinan gerabah di Banyumulek.
Ulrich yang didampingi Koordinator Regional GIZ Wilayah NTB Basuki Prayitno, mengatakan, proyek GIZ di wilayah NTB itu untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat, membuka jaringan pasar terutama di Benua Eropa.
Selain itu, memberi pelatihan pengembangan desain dan membantu kapasitas organisasi kemasyarakatan seperti membentuk lembaga yang memayungi usaha ekonomi kreatif.
Sementara, Pemprov NTB berkewajiban memberikan insentif kepada pelaku usaha yang berhasil mengembangkan produk hingga berdampak pada peningkatan ekonomi wilayah, selain mempermudah regulasi.
"Proyek ini dimulai di dua provinsi lainnya yakni Kalimantan Tengah dan Jawa Tengah untuk jangka waktu tiga tahun. Kini di NTB dan jika berhasil akan ada replikasi ke komoditi unggulan daerah lainnya," ujarnya.
Untuk tiga provinsi itu, GIZ menyediakan anggaran sebesar empat juta Euro. Hanya saja, Ulrich belum bisa mengkalkulasi nilai untuk setiap provinsi.
Kendati demikian, Ulrich mengemukakan bahwa target proyek tersebut cukup sulit seperti setiap sektor yang dibidik harus menambah produksi sebesar 10 persen setiap tahun.
Selain itu, daya saing produk harus terus ditingkatkan dan meningkat 10 persen setiap tahun, dan pendapatan pelaku usaha juga harus dipastikan meningkat.
"Daya saing yang mengalami peningkatan diukur dari cakupan pasar, misalnya setelah dipasarkan di Jerman, juga negara-negaraEropa lainnya," ujarnya.
Wakil Gubernur NTB H Badrul Munir berharap, GIZ dapat memperluas wilayah sasaran pengembangan ekonomi itu, mengingat Pemprov NTB tengah mengembangkan sejumlah komoditas unggulan seperti sapi, jagung dan rumput laut (pijar).
"Kami berharap, setelah di Mataram dan Lombok Barat, bisa diperluas ke kabupaten/kota lainnya, karena proyek itu jangka waktunya tiga tahun," ujar Badrul. (*)