Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Luki Hermawan mengungkapkan sektor administrasi pemerintahan menempati jumlah penerima notifikasi anomali trafik keamanan siber terbanyak selama periode Januari hingga 13 September 2022.
"Yaitu 760 notifikasi insiden, diikuti oleh sektor pendidikan dengan total 345 notifikasi," kata Luki saat acara sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) di Jakarta, Kamis.
Secara keseluruhan, kata Luki, BSSN mencatat ada lebih dari 852 juta anomali trafik sepanjang Januari hingga 13 September 2022. Di mana, tiga jenis anomali terbanyak berturut-turut yaitu infeksi malware sebanyak 55,62 persen, kemudian kebocoran informasi sebanyak 15,20 persen dan trojan sebanyak 10,21 persen
Sebagai tindak lanjut terhadap anomali tersebut, Luki menyebut BSSN telah mengirimkan sebanyak 1.261 notifikasi kepada stakeholder atau pemangku kepentingan terdampak. "Dari keseluruhan notifikasi tersebut, hanya 72 notifikasi atau sebesar enam persen dari keseluruhan notifikasi yang sudah direspon," ujarnya.
Notifikasi, sambungnya, juga dikirimkan kepemangku kepentingan di berbagai sektor strategis lain seperti energi dan sumberdaya mineral (ESDM), transportasi, keuangan, kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, pangan dan pertahanan.
Terkait hal tersebut, ia mengingatkan bahwa rendahnya respon terhadap notifikasi dapat menjadi celah kerentanan yang banyak dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan sumber untuk mengganggu atau merusak sistem elektronik, terutama di sektor-sektor strategis.
"Berharap ke depan jangan main-main, jangan meremehkan situasi kondisi saat ini, kita harus betul-betul sangat reaktif terhadap sistem-sistem elektronik yang ada di kementerian/lembaga masing-masing untuk menjaga keamanannya dan melakukan up grade untuk melihat bagaimana sistem yang dimiliki," tuturnya.
Baca juga: Kepala BSSN sebut masih telusuri peretas Bjorka
Baca juga: BSSN berkoordinasi Kemensetneg telusuri dugaan kebocoran data
Luki mengatakan resiko terhadap infrastruktur informasi vital menjadi semakin saling bergantung antar-sistem elektronik, seiring dengan semakin intensifnya proses globalisasi ekonomi, teknologi dan sosial. Di mana apabila ada salah satu sektor terdampak maka akan berpengaruh kepada sektor lain.
Oleh karenanya ia menyebut keamanan siber pada hakikatnya membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, serta mendapat dukungan dari unsur penyelenggara negara, akademisi, pelaku usaha maupun komunitas. "BSSN mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk dapat berkontribusi sesuai bidangnya agar segala bentuk ancaman maupun serangan siber dapat diatasi," kata Luki.
Berita Terkait
BSSN tingkatkan kesadaran keamanan siber
Jumat, 1 November 2024 6:38
Diskominfo Mataram masuk peringkat 30 Top Instansi NCE BSSN
Kamis, 19 September 2024 20:08
BSSN bentuk satgas amankan gelaran HLF MSP 2024 dan IAF
Senin, 2 September 2024 5:59
Kemenkominfo gaet BSSN dalam mitigasi
Kamis, 22 Agustus 2024 19:09
Kemenkominfo menelusuri dugaan kebocoran data BKN
Senin, 12 Agustus 2024 15:33
BSSN sebutkan 47.729 anomali trafik di sektor keuangan 2023
Kamis, 27 Juni 2024 19:18
KIP jajaki BIN hingga Kejagung demi keterbukaan informasi publik
Jumat, 17 Mei 2024 19:54
BSSN-PT PAL kerja sama lindungi informasi industri pertahanan
Selasa, 16 Januari 2024 7:37