DPRD Sumbawa rekomendasi tim appraisal ulang lahan Bendungan Beringin Sela

id NTB,Bendungan Beringin Sila,Sumbawa

DPRD Sumbawa rekomendasi tim appraisal ulang lahan Bendungan Beringin Sela

Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rofik. ANTARA/DPRD Kabupaten Sumbawa

Mataram (ANTARA) - DPRD Kabupaten Sumbawa merekomendasikan pembentukan tim appraisal ulang untuk pembebasan lahan akses jalan menuju Bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

"Kami sudah melakukan rapat fasilitasi dengan menghadirkan sejumlah pihak, mulai pemda, BPN, dan tim appraisal. Kami putuskan untuk ditunda dahulu pembayarannya sampai ada titik terang terkait dengan harga tanah yang sebenarnya," kata Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rofik saat dihubungi melalui telepon dari Mataram, Kamis.

Ia mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan langkah fasilitasi dengan ratusan warga tiga desa di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, yakni Desa Motong, Desa Setuik Berang, dan Desa Tengah, terhadap rencana pembebasan lahan yang dimiliki warga untuk kepentingan pembangunan akses jalan menuju Bendungan Beringin Sila.

Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta kepada tim appraisal agar dapat memberikan datanya atau kajian-kajiannya terkait dengan munculnya taksiran harga tanah tersebut kepada pihak dewan. Pasalnya, penentuan atau taksiran harga tanah yang sekarang setelah ada bendungan dan sebelum ada bendungan akan sangat berbeda.

"Alhamdulillah, sepertinya kedua hal tersebut direspons dan informasi yang saya dapat akan dibentuk ulang tim appraisal baru yang akan mengkaji lahan-lahan warga yang dibebaskan tersebut," ujarnya.

Menurut dia, DPRD memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan pengawalan dan mendorong agar permasalahan ini dapat selesai dengan sebaik-baiknya dengan berbagai pertimbangan. Apalagi. masyarakat akan kehilangan mata pencaharian dan pekerjaannya jika lahan itu dibebaskan.

Sebanyak 160 warga pemilik lahan yang terdampak pembangunan megaproyek Bendungan Beringin Sela di Kabupaten Sumbawa, berharap harga tawaran pembebasan lahan tidak merugikan masyarakat. Salah satu perwakilan warga yang juga pemilik lahan yang ikut terdampak pembangunan akses jalan bernama Abdul Majid menilai harga sangat rendah.

Baca juga: Savana di ujung Bendungan Praya nan eksotis
Baca juga: BWS NTB bangun Bendungan Mujur dukung air bersih untuk KEK


"Tanah kami dihargai dengan harga Rp20 ribu per meter persegi atau Rp2 juta per are," ujarnya dihubungi melalui telepon.

Untuk membeli lahan baru, kata dia, warga harus merogoh kocek sebesar Rp25 juta per are. Hal ini tentu sangat memberatkan bagi mereka jika pemerintah memberikan harga lahan mereka serendah itu. "Tolong kedepankan aspek kemanusiaannya sebab kami juga butuh menjaga kelangsungan mata pencaharian untuk keluarga," ucapnya.