Mataram (ANTARA) - Bupati Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Djohan Sjamsu meminta pengurus Persatuan Ahli Gizi (Persagi) mendukung upaya penurunan stunting di daerah itu.
"Selain melaksanakan musyawarah daerah, kegiatan ini sebagai momentum refleksi pelaksanaan program sebelumnya dan mendapatkan gagasan bagi perencanaan program selanjutnya," kata Djohan Sjamsu saat membuka acara Musyawarah Cabang (Muscab) Persagi di kantor bupati Lombok Utara, Sabtu.
Ia berharap kepada pengurus terpilih dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengatasi beberapa persoalan berkaitan dengan kesehatan khususnya gizi.
Beberapa persoalan yang masih dihadapi Kabupaten Lombok Utara di antaranya stunting.
"Kasus stunting di Lombok Utara pada awal 2024 sekitar 16,17 persen. Selain itu juga masalah angka kematian bayi dan ibu melahirkan juga cukup tinggi," katanya.
Oleh karena itu, dengan adanya organisasi profesi di Lombok Utara khususnya Persagi dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam membangun daerah melalui profesi yang ditekuni.
"Lombok Utara masih menjadi salah satu daerah tertinggal dan termiskin di Nusa Tenggara Barat. Hal ini menjadi semangat kita bersama segala pihak untuk berkolaborasi membangun daerah agar lebih maju dan bersaing dengan daerah lain," katanya.
Sementara Ketua DPC Persagi Kabupaten Lombok Utara Luh Gede Lakshmiwati mengatakan pelaksanaan musyawarah cabang yang kedua dilakukan dengan agenda utama yakni pemilihan pengurus untuk periode 2024-2029.
"Harapan nanti ketua serta pengurus yang terpilih yakni dari golongan milenial mampu membawa Persagi menjadi lebih maju dan menjadi organisasi yang anggotanya diperhitungkan dalam pembangunan dan kesehatan di Lombok Utara," katanya.
Persagi merupakan salah satu organisasi profesi tenaga kesehatan dari sembilan jenis profesi tenaga kesehatan yang ada di Indonesia yang diisi oleh ahli gizi yang bekerja baik di instansi pemerintahan maupun swasta.
Permasalahan kesehatan yang sedang menjadi trending topik yaitu permasalahan stunting dan permasalahan gizi serta lainnya. Untuk mengatasi persoalan tersebut dibutuhkan tenaga profesi gizi sebagai garda terdepan yang mampu bekerja dengan baik.
"Kami siap untuk bekerja di mana saja, terbukti para lulusan ahli gizi sudah mengisi beberapa pos-pos penting di Lombok Utara," katanya.
Ia mengatakan tenaga profesi gizi di Lombok Utara berjumlah 76 orang dengan rincian 17 orang berstatus PNS, 23 berstatus tenaga kontrak BLUD, sisanya di swasta dan belum bekerja.
"Harapan kami para ahli gizi yang saat ini mengabdi dapat diangkat menjadi ASN baik PNS maupun PPPK mengingat mereka ini masa pengabdian ada yang di atas 10 tahun," katanya.
