Mataram, 10/8 (ANTARA) - Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Seven Strategic Studies (7SS) Jakarta, memfasilitasi diskusi publik dan fokus grup diskusi guna mendapatkan masukan dan aspirasi masyarakat tentang sosok dan kriteria kepemimpinan nasional. {jpg*2}
"Diskusi publik itu akan dilaksanakan di Lombok Garden Hotel Mataram, NTB, Sabtu (11/8)," kata Ketua Panitia Fokus Dikusi Grup KPMM NTB Siti Husnin, yang didampingi sekretarisnya Lahmuddin Abdullah, di Mataram, Jumat.
Ia mengatakan, penyelenggara diskusi publik mengundang 75 orang peserta yang mewakili berbagai latar belakang agama, etnis, profesi dan strata sosial guna mendapatkan keberagaman masukan positif.
Pembicara yang akan dihadirkan yakni Ir Haji Johan Bahri Msi dari kalangan akademisi sekaligus Sekjen Majelis Adat Sasak (MAS), dan Ketua Eksekutif Pusataka Semesta Drs Haji Rudi Hidayat, wartawan senior Lombok Post dan Radar Lombok.
Moderatornya yakni Drs Cukup Wibowo (Kabag Humas Pemkot Mataram) dan Suhaimi SH (Ketua LSBH Mataram).
"Diskusi publik ini dipandang penting pascareformasi 1998 sudah dua kali digelar pemilihan umum, namun belum melahirkan perubahan yang signifakan untuk membagun kesejahteraan rakyat Indonesia," ujarnya.
Menurut dia, dua kali proses demokrasi tersebut belum mampu menghasilkan sosok pemimpin yang bisa melukiskan cita-cita masa depan kepada rakyatnya. Sebuah cita-cita untuk mewujudkan harapan kesejahteraan rakyat.
"Pascareformasi kita belum melahirkan pemimpin yang kuat yang mampu menjaga keutuhan bangsa, belum ada pemimpin yang pandai menjelaskan secara kongkrit bagaimana cara atau jalan keluar untuk memperjuangkan cita-cita nasional dalam bingkai NKRI," ujarnya.
Diskusi tersebut, kata Siti, juga dimaksudkan untuk menghimpun masukan positif guna mensukseskan Pemilu 2014.
Sebagaimana diketahui bersama, Indonesia tengah dilanda situasi krisis kepemimpinan nasional, padahal di berbagai penjuru negeri ini banyak sekali figur-figur pemimpin negeri, termasuk figur dari daerah.
"Guna melahirkan pemimpin nasional yang betul-betul punya komitmen yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka perlu digagas sosok kepemimpinan nasional yang harus memiliki kriteria yang diharapkan," ujarnya.
KPMM NTB menyebut kriteria dimaksud yakni harus memiliki komitmen, pemahaman dan konsepsi untuk mewujudkan "kenusantaraan" berdasarkan pengalaman dalam menangani problematik strategis nasional serta daerah.
Kriteria lainnya yakni memiliki komitmen teruji dalam mempertahankan dan memajukan NKRI, dan memiliki rekam jejak yag bisa diandalkan dalam kepemimpinan di jajaran pemerintahan (birokrasi), serta secara personal haruslah memiliki kapasitas, kapabilitas serta memiliki kredibilitas yang tinggi.
"Selain itu, harus memiliki peran dan posisi politik di dalam struktur kepemimpinan partai politik besar, haruslah seorang tokoh yang bercitra politik 'Bhinneka Tunggal Ika' dengan dukungan politik yang luas dan beragam, dan haruslah seorang tokoh yang dapat membawa harapan baru bagi pencapaian tujuan-tujuan NKRI," ujarnya. (*)