Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada 2022 mencapai Rp235 miliar dari target Rp324 miliar.
"Realisasi PAD 2022 itu mencapai 72,9 persen dari total target Rp324 miliar," kata Kepala Bappenda Kabupaten Lombok Tengah Jalaludin di Praya, NTB, Senin.
Ia mengatakan realisasi PAD Lombok Tengah 2022 meningkat bila dibandingkan dengan realisasi PAD di 2021 sebesar Rp154 miliar.
Menurut dia, kendala realisasi PAD Lombok Tengah 2022 tidak mencapai 100 persen karena adanya defisit dari target pajak hiburan Rp78 miliar, namun yang bisa direalisasikan Rp13 miliar.
Selain itu, kendala target PAD Lombok Tengah 2022 kurang maksimal, karena retribusi dari pasar dan parkir Rp11 miliar, realisasi Rp2 miliar
"Sehingga, ada defisit PAD Rp65 miliar dari pajak hiburan," katanya.
Ia mengatakan target PAD di 2023 tetap sama dengan target PAD di 2022 yakni Rp324 miliar.
"Target PAD Lombok Tengah 2023 telah ditetapkan Rp324 miliar," katanya.
Sedangkan, struktur rancangan APBD Kabupaten Lombok Tengah 2023 yang telah direncanakan untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp2,311 triliun.
"Untuk target PAD 2023 sudah kita usulkan supaya ditinjau kembali, namun tidak bisa," katanya.
Sebelumnya, Juru Bicara Badan Anggaran Ranperda tentang APBD 2023 Nurul Adha mengatakan berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah yang dilaksanakan, postur target pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,307 triliun dengan rincian PAD direncanakan sebesar Rp315 miliar dengan rincian pajak daerah ditargetkan sebesar Rp200 miliar dan retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp32 miliar.
"Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ditargetkan sebesar Rp8.5 miliar dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, ditargetkan sebesar Rp74 miliar," katanya.
Pendapatan transfer daerah yang bersumber dari dana transfer pada tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp1,955 triliun dengan rincian pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp1,827 triliun dan pendapatan transfer antardaerah sebesar Rp128 miliar.
Pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp35,587 miliar, yang bersumber dari pendapatan hibah sebesar Rp415 juta dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp35,169 miliar.
"Belanja daerah pada tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2,291 triliun dengan memperhatikan perbandingan besaran pendapatan daerah dengan belanja daerah, maka terdapat surplus sebesar Rp16,05 miliar," katanya.
Ia mengatakan, penerimaan pembiayaan daerah pada APBD 2023 direncanakan sebesar Rp3,949 miliar, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya tahun anggaran 2022 yang merupakan pembiayaan atas penyelesaian pembangunan Puskesmas Batu Jangkih dan Batu Nyala.
"Sedangkan, pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp20 miliar yang diperuntukkan untuk pembayaran cicilan pinjaman daerah," katanya.
Dengan demikian maka jumlah pembiayaan netto pada tahun anggaran 2023 menjadi sebesar minus Rp16 miliar. Maka total pendapatan daerah ditambah dengan penerimaan pembiayaan daerah menjadi sebesar Rp2,311 triliun.
"Sedangkan, belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp2,311 triliun, sehingga struktur rancangan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 direncanakan dalam posisi berimbang," katanya.
