Suharso dukung skema pembiayaan swasta untuk "green circuit"

id Suharso Monoarfa,Bintan,Mandalika,International Green Circuit,MotoGP Mandalika,sirkuit bintan

Suharso dukung skema pembiayaan swasta untuk "green circuit"

Tangkapan virtual - Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa foto bersama pengelola Bintan Internasional Green Circuit saat beraudiensi ke Bappenas, Jakarta, Kamis (9/2/2023). ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan pihaknya mendukung penuh pembangunan Sirkuit Hijau Internasional (International Green Circuit) di Bintan, Kepulauan Riau dengan skema pembiayaan investasi swasta.

“Hasil pembangunannya diharapkan dapat mendukung pelaksanaan event balap nasional maupun internasional seperti Formula 1,” kata Suharso Monoarfa, saat menerima audiensi pengelola Bintan Internasional Green Circuit yang dikutip dari akun instagram @suharsomonoarfa, Jakarta, Minggu.

Lebih lanjut, penyelenggaraan mega event olahraga itu diharapkan dapat menjadi kutub pertumbuhan (growth pole) pariwisata dan mendatangkan minat wisatawan untuk berkunjung ke lokasi tersebut.

Menurut Suharso, lokasi Bintan yang strategis memiliki potensi pasar yang baik, karena berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. Dia menegaskan bahwa pelaksanaan event perlu diselenggarakan dengan menyasar ke high spending wisatawan dengan mengedepankan aspek keberlanjutan. “Belajar dari pelaksanaan MotoGP Mandalika, kehadiran event tersebut memberikan manfaat ekonomi yang tinggi bagi Mandalika dan Provinsi NTB (Nusa Tenggara Barat (NTB),” ujarnya pula.

Adapun beberapa manfaat ekonomi dari event MotoGP Mandalika adalah peningkatan belanja pemerintah (APBN) untuk aksesibilitas jalan, bandara, dan penataan kawasan pariwisata maupun atraksi. Kedua, peningkatan investasi sirkuit oleh PT Mandalika Grand Prix Association (MGPA) dan PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Ketiga, peningkatan permintaan untuk akomodasi hotel bintang, non bintang, homestay, dan penginapan di rumah warga. Selanjutnya adalah peningkatan pendapatan pemerintah melalui pajak (Pajak Pertambahan Nilai/PPN serta Pajak Penghasilan/PPh Badan) dan pemerintah daerah melalui jasa hiburan.

Baca juga: Pemerintah mendorong penggunaan skema KPBU percepat infrastruktur IKN
Baca juga: Jasa konsultansi berperan penting dalam pembangunan nasional

Kelima, terjadi ekspansi usaha dan peningkatan lapangan pekerjaan baru termasuk usaha di luar Provinsi NTB. Terakhir, sebanyak 800 usaha mikro kecil menengah (UMKM) terlibat langsung dalam penyelenggaraan MotoGP.

“Secara agregat, berdasarkan data INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) tahun 2022, pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi NTB mencapai 7,8 persen dibandingkan jika tanpa MotoGP diproyeksikan mencapai 4,5 persen,” kata Menteri Bappenas itu pula.