Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) mencanangkan pembangunan zona integritas dalam rangka mewujudkan birokrasi bebas korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah setempat.
"Mewujudkan pembangunan zona integritas ini tanggung jawab semua sebagai pelayan masyarakat," kata Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri saat kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lombok Tengah, Senin.
Ia mengatakan pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan langkah konkrit dalam mewujudkan budaya kerja yang berkualitas dengan integrasi berbasis digitalisasi.
"Ini bentuk komitmen mewujudkan perubahan nyata dan berkelanjutan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Baca juga: Zona Integritas bukan simbol tapi pemicu perubahan berdampak
Oleh karena itu, ia berharap kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
"Mari wujudkan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bebas korupsi. Ini tanggung jawab bersama sebagai pelayan masyarakat," katanya.
Ia mengatakan semoga pencanangan WBK dan WBBM ini menjadi awal transformasi menyeluruh pemerintahan bebas korupsi di Lombok Tengah.
"Mari bergerak bersama mewujudkan WBK dan WBBM untuk pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat," katanya.
Baca juga: Pusdatin Kemendikbud berkomitmen menuju Zona Integritas WBK
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Lalu Aknal Afandi mengatakan pencanangan program zona integritas ini sesuai amanah undang-undang yang mengharuskan pencanangan zona integritas di daerah untuk peningkatan pelayanan publik dalam birokrasi.
"Ada lima OPD yang menjadi percontohan dalam pencanangan zona integritas ini," katanya.
Adapun lima OPD yang menjadi percontohan pembangunan zona integritas di antaranya Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Perizinan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya.
"Tujuan pencanangan ini dalam rangka mewujudkan pemerintahan bebas korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lombok Tengah," katanya.
Baca juga: LPKA Kelas I Blitar tunjuk Apong Adi Sanjaya sebagai Ketua Zona Integritas
Baca juga: Bapas Mataram bentuk tim zona integritas bebas korupsi
Baca juga: Menuju Zona Integritas, Bidpropam Polda NTB buka Pengaduan Online.
Baca juga: Siap menuju zona integritas, "Yuk Intip Pelayanan Terbaru" Polres Sumbawa
