Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI) akan segera bertemu guna membahas usulan pekerja migran Indonesia (PMI) bekerja ke Malaysia boleh membawa keluarga.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, I Gede Putu Aryadi mengatakan, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan PPPMI penempatan Malaysia untuk membahas usulan Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang disampaikan saat kunjungan Wapres KH Ma'ruf Amin di NTB beberapa waktu lalu.
"Nanti pada hari Kamis (23/2) kami akan mengundang PPPMI penempatan Malaysia untuk membahas secara teknis usulan Pak Gubernur tersebut," ujarnya di Mataram, Senin.
Ia mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengikuti rapat koordinasi (Rakor) dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) di Kemenaker guna membahas terkait pemberangkatan PMI tersebut.
Sebab Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sudah merespons positif usulan dari Pemprov NTB soal perlunya pemberangkatan PMI keluarga ini. Bahkan Menteri menyebut ide yang disampaikan Gubernur NTB merupakan hal baik yang perlu dikaji secara teknis ke depan.
"Saat Ibu Menteri berkunjung ke kantor Disnaker NTB bersama para Dirjen, Ibu Menteri sempat membahas pada rapat singkat bersama kami. Dirjen Binapenta Suhartono dan Dirjen Binalavotas, Budi Hartawan meminta untuk melakukan kajian secara teknis, terkait kemungkinan untuk menindaklanjuti usulan Gubernur ke depan," terangnya.
Menurut dia, intinya pemerintah akan dilakukan kajian teknis dan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk dengan perusahaan penempatan di Malaysia guna membahas peluang untuk bisa melaksanakan usulan tersebut. Sebelumnya Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah mengatakan, ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dengan pola pengiriman PMI keluarga tersebut.
Pertama, bisa menekan biaya kebutuhan sehari-hari PMI di luar negeri. Termasuk biaya komunikasi yang masuk menjadi salah satu pengeluaran terbesar para PMI ketika berada di luar negeri, karena yang ikut satu keluarga, maka kebutuhan akan biaya komunikasi akan menurun.
Baca juga: Gubernur NTB usulkan PMI ke Malaysia bawa keluarga, PPPMI tak setuju
Baca juga: Disnakertrans Lombok Tengah berikan pembekalan calon PMI
Selain itu, pengiriman PMI keluarga juga bisa menekan potensi persoalan sosial dan keluarga bagi anggota keluarga yang ditinggal. Pasalnya, dari data yang ada banyak kasus anak stunting atau kekerdilan hingga gizi buruk itu berasal dari keluarga PMI yang ditinggal bekerja keluar negeri. "Banyak anak-anak PMI itu yang dititip kepada kakek atau neneknya. Sehingga kurang mendapat penanganan dan akhirnya memicu kasus sosial dan kesehatan," ujarnya.
Meski demikian lanjutnya, kalau pola pengiriman PMI keluarga bisa diterapkan, maka sedikit tidak akan bisa menekan potensi terjadi persoalan sosial dan kesehatan tersebut. "Karena anak-anak bisa tetap berada dalam pengawasan serta asuhan orang tuanya," katanya.
Berita Terkait
NWDI: 98 persen jamaah ingin Rohmi maju jadi Gubernur NTB
Sabtu, 18 Mei 2024 21:35
Ratusan calon haji kloter 5 NTB tiba di Tanah Suci
Sabtu, 18 Mei 2024 18:20
Pasangan Suhaili-Asrul maju Pilkada NTB 2024 lewat PPP
Sabtu, 18 Mei 2024 11:17
Bupati dukung penguatan ekosistem syariah di Sumbawa Barat
Sabtu, 18 Mei 2024 11:10
Program Senggigi Sinergi diluncurkan di Lombok Barat
Sabtu, 18 Mei 2024 11:06
DPRD NTB tetapkan Perda Perlindungan dan Pengelolaan LH
Sabtu, 18 Mei 2024 5:54
Pemprov NTB menjajaki kerja sama perdagangan dengan Kaltim
Sabtu, 18 Mei 2024 5:46
Menkominfo memuji aplikasi Ladewa Kota Bima jadi contoh daerah lain
Sabtu, 18 Mei 2024 5:44