Mataram (Antara Mataram) - Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) akan memperjelas temuan penggunaan kunci jawaban pada hari kedua Ujian Nasional (UN) jenjang SMP/MTs, di Kota Mataram, pascaujian.
"Setelah UN SMP/MTs berakhir, kami akan perjelas kunci jawaban yang digunakan dua siswa di dua sekolah yang berbeda ini. Apakah pihak sekolah yang memfasilitasinya atau karena siswa korban isu soal ujian bocor," kata Ketua Ombudsman Perwakilan NTB Adhar Hakim, di Mataram, Selasa.
Dia juga menunjukkan dua lembar kertas berisi kunci jawaban yang diketik dan ditulis tangan.
Lembaran kunci jawaban itu ditemukan Ombudsman ketika memantau pelaksanaan UN SMP/MTs hari kedua, dengan mata pelajaran matematika.
Dua sekolah negeri di Kota Mataram, ibukota Provinsi NTB itu, merupakan sekolah yang dipilih untuk dipantau pelaksanaan ujiannya, karena sejumlah pertimbangan seperti adanya isu ketidakberesan dalam pelaksanaan ujian.
Ombudsman melakukan pengintaian sebelum pelaksanaan UN SMP/MTs itu, kemudian melakukan pemantauan saat pelaksanaan ujian, dan menemukan penggunaan kunci jawaban.
Ombudsman menangkap basah peserta UN tengah menggunakan kunci jawaban itu di ruang ujian, dan langsung menyita lembaran kunci jawaban itu, di depan pengawas ujian.
Sementara ini, Omudsman NTB belum bisa menyebut identitas peserta ujian yang menggunakan lembaran kunci jawaban itu, berikut petugas pengawas UN SMP/MTs dan sekolah tersebut, demi kelancaran pelaksanaan UN hari ketiga (Rabu, 7/5) dan keempat (Kamis, 8/5).
Namun, Ombudsman Perwakilan NTB akan menindaklanjuti temuan tersebut pascaujian nasional SMP/MTs itu.
"Kami ingin perjelas masalahnya, dan tentu kami akan investigasi tertutup. Kami juga minta pihak lainnya seperti polisi untuk menindaklanjuti temuan penggunaan kunci jawaban UN SMP/MTs ini," ujarnya.
Peserta UN SMP/MTs yang dijadwalkan 5-8 Mei 2014 di wilayah NTB terdata sebanyak 86.577 orang yang mengikuti ujian di berbagai sekolah di 10 kabupaten/kota dalam wilayah NTB.
Adhar mengakui, sejak awal pihaknya sudah meragukan dedikasi petugas pengawas ujian baik jenjang SMA/MA/SMK maupun jenjang SMP/MTs, dan nantinya Ujian Akhir Sekolah (UAS) untuk jenjang SD/MI.
Keraguan itu didasarkan pada adanya indikasi politik pencitraan kepala daerah yang memanfaatkan momentum ujian sekolah.
"Semakin tinggi tingkat kelulusan siswa di daerah itu maka akan diklaim sebagai keberhasilan kepala daerah setempat. Ini akan menjadikan siswa sebagai korban sistem pendidikan yang korup," ujarnya. (*)
