Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) optimistis menjadi penyuplai naskah kebijakan bagi pemerintah mengingat berbagai aspek tentang dinamika, penegakan, dan kepastian hukum di Indonesia tidak lepas dari pergerakan riset para peneliti.
"Dalam waktu satu tahun ini kami sudah melakukan penelitian. Tahun kemarin, empat penelitian ada yang tentang hukum yang hidup dalam masyarakat di Papua, pernikahan dini, korupsi, dan juga tentang keadilan transisional, hukum lingkungan, dan transisi energi," kata Kepala Pusat Riset Hukum BRIN Laely Nurhidayah dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.
Sejak berdiri dua tahun lalu, Pusat Riset Hukum BRIN kini menjadi wadah gabungan dari para peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN Ahmad Najib Burhani berharap ada sinergitas dengan para pemangku kepentingan karena Pusat Riset Hukum BRIN membuka kerja sama penelitian tidak hanya publikasi internasional, tetapi juga publikasi nasional.
Baca juga: Peneliti BRIN sebut PDIP adem ayem saat parpol lain jalin koalisi
Baca juga: Kepala BRIN serahkan keputusan pencopotan jabatan ke Presiden
Ia menyampaikan bahwa Pusat Riset Hukum BRIN memiliki fokus utama memproduksi pengetahuan, meskipun saling berkaitan, dan harus punya produk yang unik dengan kekhasan atau berkarakter. "Kami berharap menjadi tuan rumah untuk hukum-hukum yang berkaitan dengan Indonesia, bukan orang asing yang melakukan publikasi mengenai hukum di Indonesia," kata Najib.
Ia menuturkan bahwa BRIN punya peran penting dalam dunia akademik secara global dan bermanfaat bagi pengambil kebijakan terkhusus mengenai hukum di Indonesia. Najib mengimbau para peneliti BRIN melakukan perluasan jaringan dengan kampus atau lembaga studi yang berkaitan dengan hukum.
