Tokoh dan akademisi: Penjabat Gubernur NTB ideal dari pejabat eselon I di daerah
Sejumlah narasumber mulai Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), Abdul Wahab, Sekretaris PWNU NTB Lalu Aksar Anshori, Ketua PW Muhammadiyah Dr Falahudin dan Akademisi Fakultas Ekonomi Unram, Dr Muhamad Irwan yang hadir sebagai pembicara diskusi publik yang diselenggarakan Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PusDek) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Senin (5/6/2023). (ANTARA/Nur Imansyah).
seorang Penjabat Gubernur adalah mereka yang bekerja ulet, memiliki daya jelajah-nya kuat dan tentunya dari kalangan muda
"Tiga orang ini sangat layak menjadi Penjabat Gubernur. Utamanya, Prof Masnun dan Rektor Unram. Tapi alangkah baiknya, seorang Penjabat Gubernur adalah mereka yang bekerja ulet, memiliki daya jelajah-nya kuat dan tentunya dari kalangan muda," ujarnya.
Sementara itu, Ketua PW Muhammadiyah Dr Falahudin, menilai bahwa peran civil society, sangat penting dalam proses pengusulan Penjabat Gubernur. Sebab, hal itu akan bisa menjadi pertimbangan Presiden melalui Mendagri untuk memilih siapa pejabat yang layak untuk ditempatkan di NTB.
"Muhammadiyah itu adalah negara Pancasila. Wujud kemerdekaan Muhammadiyah tidak bermazhab. Maka, memilih pemimpin itu berdasarkan konsensus. Dan kami Samikna Wa Atoqna atas apapun keputusan Pak Presiden. Jika misalnya Pak Rektor UIN yang dipilih kita juga siap menerima karena kami sudah merekomendasikan ketiga nama putra daerah itu kok," jelas Falahudin.
Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), Abdul Wahab, menambahkan bahwa sosok seorang pemimpin itu tidak terlepas dari relasi. Selanjutnya, harus juga seagama dan harus istiqomah dari sisi agama dan muamalah.
"Yang pasti, kalau untuk di NTB, sangat sulit jika pemimpin itu non Islam. Maka ini yang kita ingatkan, untuk hati-hati dalam memilih pemimpin itu. Apalagi, seorang Penjabat Gubernur," katanya.
Oleh karena itu, dalam diskusi tersebut ke empat narasumber berharap dalam pengusulan nama calon Penjabat Gubernur NTB oleh DPRD Provinsi dan pemerintah pusat memperhatikan aspirasi publik sebagai perwujudan nyata prinsip partisipasi dalam berdemokrasi.
Adapun harapan publik di NTB agar Penjabat Gubernur NTB yang diusulkan DPRD dan ditetapkan oleh pemerintah pusat memperhatikan kriteria pluralis.
Tidak memiliki resistensi dengan semua kelompok termasuk tidak memiliki resistensi dengan pemerintah serta partai politik dan kandidat peserta Pemilu.
Memiliki karakter kepemimpinan kuat, namun kontingensi atau cepat menyesuaikan dengan lingkungan. Diterima oleh semua kelompok keagamaan, etnis, semua profesi, usia, dan gender.
