Bupati Minta Investor Pengelola Bandara Sekongkang Presentasi
"Kita menginginkan presentasi tersebut juga dihadiri KPK, BPKP, kejaksaan dan pemangku kepentingan lainnya di NTB agar transparan"
Mataram, (Antara)- Bupati Sumbawa Barat H Zulkifli Muhadli meminta investor yang berminat mengelola Bandar Udara Sekongkang untuk melakukan presentasi tentang sistem pengelolaan bandara.
"Kita menginginkan presentasi tersebut juga dihadiri KPK, BPKP, kejaksaan dan pemangku kepentingan lainnya di NTB agar transparan," katanya saat dihubungi dari Mataram, Kamis (7/5).
Pernyataan itu dikemukakan bupati menanggapi adanya pihak ketiga yakni PT Turangga yang berminat mengelola Bandar Udara (Bandara) Sekongkang.
"Saya sudah sampaikan ke PT Turangga agar presentasi itu dilaksanakan secepatnya. Kita ingin tahu seperti apa sistem pengelolaan yang akan dilaksanakan sebelum pemda memutuskan menerima atau menolak tawaran perusahaan itu," kata Bupati usai pembukaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa di Kecamatan Poto Tano, Sumbawa Barat.
PT Turangga, kata bupati, berniat mengoperasikan pesawat dengan kapasitas 53 tempat duduk (seat). Dengan landasan pacu sepanjang 800 meter yang dimiliki Bandara Sekongkang saat ini, sudah memenuhi syarat untuk itu.
"PT Turangga juga akan mengambil alih seluruh kegiatan pengoperasian bandara," kata bupati yang akrab disapa Kyai Zul itu.
Pengoperasian oleh pihak ketiga, kata dia, merupakan salah satu opsi untuk percepatan dan pengembangan Bandara Sekongkang yang tuntas dibenahi pada akhir 2014 lalu.
Opsi lainnya adalah menghibahkan bandara bekas bandara milik swasta itu ke pemerintah. Dua opsi itu muncul karena pemerintah daerah belum mampu mengoperasikan bandara tersebut secara mandiri.
"Kita tidak mampu kelola sendiri, sehingga pemda butuh pihak lain. Tapi belum kita putuskan apakah dihibahkan ke pemerintah pusat atau kita kerjasama dengan swasta dalam ini perusahaan jasa penerbangan," ujarnya.
Terkait opsi hibah ke pemerintah, Kyai Zul, saat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2014 di sidang paripurna DPRD beberapa waktu lalu, mengatakan dirinya berniat mengajukan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang hibah tersebut ke DPRD.
Bupati berpandangan bandara tersebut sebaiknya dihibahkan ke pemerintah agar bisa berkembang, mengingat keterbatasan kemampuan daerah untuk mengelolanya.
"Lebih baik tidak menjadi milik kita asal bisa maju dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat daripada tetap milik kita tapi tidak bisa berkembang," katanya. (*)
