Berikut 23 SMK Negeri di NTB resmi berstatus BLUD

Mataram (ANTARA) - Sebanyak 23 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Nusa Tenggara Barat (NTB) kini resmi berstatus menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Alhamdulillah, ini kado di akhir masa jabatan kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub NTB Sitti Rohmi Djalilah, sebanyak 23 SMK Negeri resmi ditetapkan menjadi BLUD," kata Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Muhammad Khairul Ikhwan, di Mataram, Minggu.

Pada tahun 2022, kata dia, ada 11 SMKN yang sudah lebih dulu menjadi BLUD. Kemudian tahun 2023 ada 23 SMKN menerima Surat Keputusan (SK) BLUD dari gubernur, sehingga total SMKN BLUD menjadi 34 dari 100 SMKN di NTB.

"Secara persentase ada 45 persen SMK BLUD di NTB. Dan ini menjadi yang tertinggi di Indonesia," ujarnya.

Ikhwan menyebutkan 23 SMK yang sudah ditetapkan menjadi BLUD itu, antara lain SMKN 1 Mataram, SMKN 2 Mataram, SMKN 4 Mataram, SMKPPN Mataram, SMKN 1 Gerung, SMKN 1 Lembar, SMKN 1 Narmada, SMKN 1 Kuripan, SMKN 1 Praya Tengah.

Selanjutnya SMKN 2 Praya Tengah, SMKN 1 Pujut, SMKN 2 Selong, SMKN 1 Pringgabaya, SMKN 1 Sikur, SMKN 1 Sakra, SMKN 1 Keruak, SMKN 1 Pemenang, SMKN 1 Sumbawa, SMKN 3 Sumbawa, SMKN 1 Alas, SMKN 1 Buer, SMKN 1 Kota Bima, dan SMKN 3 Kota Bima.

Ia menjelaskan untuk menjadi SMK BLUD terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sekolah, antara lain SMK harus memiliki perencanaan bisnis dan pelayanan. Kemudian memiliki infrastruktur yang cukup, seperti peralatan dan SDM serta memiliki produk unggulan yang bisa diterima pasar.

"Saat ini kita sudah memiliki 1.000 produk yang sudah tercatat di katalog dan semua produk yang dihasilkan itu tidak dibuat-buat melainkan dari hasil metode pembelajaran, sehingga siswa bisa belajar dan menghasilkan produk atau jasa," kata Ikhwan.

Menurutnya, keistimewaan SMK BLUD ini para siswa bisa lebih terampil dan di luar jam belajar mereka bisa membuat dan mengerjakan produk yang bisa menarik minat pasar, sehingga sekolah tidak bisa hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah. 

"Jadi kalau sekolah sudah BLUD mereka bisa mencari penghasilan sendiri dan hasil penjualan setiap produk yang dihasilkannya bisa masuk menjadi kas sekolah untuk digunakan kembali membuat produk," katanya.