Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memprogramkan pembangunan rumah hunian sementara yang layak sebagai tempat tinggal darurat para korban kebencanaan. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalsel Isma Agrianti menuturkan berkaca pada kejadian bencana banjir pada 2021 lalu, Kalsel mengalami dampak besar dengan jumlah sekitar 7.177 unit rumah mengalami kerusakan di 11 kabupaten dan kota.
“Kita perlu membangun rumah hunian sementara yang layak bagi korban bencana, karena kalau menunggu bangunan rumahnya direnovasi membutuhkan waktu yang cukup lama,” kata Isma di Banjarmasin, Rabu.
Namun, dia menyebutkan untuk merealisasikan pembangunan rumah hunian sementara yang layak cukup memiliki tantangan yakni pembangunan harus cepat dan efektif serta material bangunan dapat digunakan kembali. “Para korban bencana tidak boleh tinggal terlalu lama di tenda darurat, karena tenda itu fungsinya hanya untuk emergency saat bencana, sehingga kita perlu membangun rumah hunian sementara yang kayak,” ucapnya.
Dia mengungkapkan dalam hal pembangunan hunian sementara tersebut harus mempertimbangkan faktor keamanan seperti kekuatan bangunan terhadap gempa, tiupan angin kencang, sembari menunggu selesai pembangunan rumah tetap. Menurutnya, saat ini beberapa provinsi di Indonesia masih mengalami kendala ketidaksiapan menghadapi bencana dalam hal penanganan khususnya penyediaan hunian sementara yang layak.
Lebih lanjut, sebagai solusi permasalahan tersebut pihaknya melaksanakan sosialisasi standar teknis hunian tetap dan hunian sementara kepada masyarakat tanggap bencana pada Selasa kemarin agar pemerintah setempat memiliki manajemen yang tepat dalam penanggulangan bencana.
Baca juga: BPBD telah salurkan bantuan untuk korban banjir di Kabupaten Bima
Baca juga: BPBD Lombok Tengah menyalurkan bantuan kepada korban angin puting beliung
Dia berharap melalui sosialisasi tersebut dapat menambah wawasan para pihak yang terlibat untuk meningkatkan standar teknis pelaksanaan pembangunan hunian sementara yang layak bagi korban bencana. “Pemerintah daerah menginginkan masyarakat yang terdampak bencana memiliki tempat tinggal sementara yang layak,” ujarnya pula.
