BNPT komitmen perkuat identifikasi manajemen risiko

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI berkomitmen memperkuat identifikasi manajemen risiko, mengingat semua kebijakan penanggulangan terorisme memiliki kemungkinan terjadinya risiko.

“Setiap kebijakan, aktivitas kita mengandung risiko, maka penting untuk mengukur atau memperkuat manajemen risiko,” kata Sekretaris Utama BNPT RI Bangbang Surono dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa.

Bangbang mengatakan identifikasi manajemen risiko selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peraturan itu, kata dia, mengatur seluruh kementerian/lembaga/daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

“Melalui penerapan unsur-unsur SPIP yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal yang dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di lingkungan kementerian/lembaga/daerah,” sambung dia.

Sementara itu, Inspektur BNPT RI Catur Iman Pratignyo mengatakan bahwa manajemen risiko lintas sektor diharapkan yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme, di samping memperkuat risiko lingkup internal.

“BNPT harus mengampu manajemen risiko tingkat sektor dalam penanggulangan terorisme. Harus kita rumuskan bersama dengan TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan instansi terkait lainnya,” kata Cartur.

Direktur Deradikalisasi BNPT RI Brigjen. Pol. R. Ahmad Nurwakhid menjelaskan bahwa dalam perspektif intelijen, manajemen risiko disebut sebagai teori prediksi antisipasi.

“Beragam risiko mungkin terjadi, mulai dari terjadinya aksi terorisme yang berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat hingga konflik sosial. Maka kalau sudah ada prediksi perlu diminimalisir risiko,” papar Ahmad.

Baca juga: BNPT merancang Kawasan Terpadu Nusantara di NTB
Baca juga: BNPT: NTB tidak lagi masuk zona merah terorisme

Ketiganya menyampaikan pernyataan itu dalam kegiatan diskusi kelompok terpumpun atau 'focus group discussion' (FGD) kebijakan strategis manajemen risiko terintegrasi berbasis teknologi informasi di lingkungan BNPT RI di Kantor Pusat BNPT RI Sentul, Jawa Barat, Selasa.