Penyusunan kajian risiko bencana di Lombok Tengah rampung

Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan, penyusunan dokumen kajian risiko bencana (KRB) di daerah setempat telah rampung setelah sebelumnya dilakukan pembahasan sejak 2022 hingga akhir 2023.

"Kegiatan hari ini adalah rapat koordinasi finalisasi penyusunan dokumen kajian resiko bencana Lombok Tengah," kata Kepala BPBD Lombok Tengah, Ridwan Maruf di Praya, Rabu.

Ia mengatakan, kajian risiko bencana ini merupakan perangkat untuk menilai kemungkinan dan besaran kerugian akibat ancaman bencana alam yang dapat terjadi. Selain itu, dokumen ini diharapkan dapat mengurangi risiko dampak bencana alam.

"Tujuan dibentuknya dokumen kajian risiko bencana ini adalah untuk mengurangi dampak bencana alam yang terjadi," katanya.

Ia mengatakan, setelah dokumen kajian risiko bencana ini rampung dibentuk, kemudian akan diperkuat dengan pembentukan peraturan bupati (Perbup) sebagai pondasi dalam merencanakan pembangunan di Lombok Tengah baik di sektor pariwisata maupun sektor lainnya.

"Ini akan menjadi dasar dalam merencanakan pembangunan di Lombok Tengah," katanya.

Ia mengatakan dalam dokumen tersebut telah diatur wilayah yang menjadi potensi rawan terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran lahan, angin puting beliung, tsunami, gempa bumi, gunung meletus.

"Semua jenis bencana alam itu telah dibahas dalam dokumen kajian risiko bencana tersebut," katanya.

Ia mengatakan, penyusunan dokumen kajian risiko bencana ini diinisiasi oleh SiapSiaga yang merupakan program dari pemerintah Australia untuk memperkuat pengelolaan risiko bencana di Indonesia. Dalam penyusunan dokumen tersebut melibatkan semua pihak baik TNI, Polri dan masyarakat, sehingga dilakukan uji publik dalam setiap proses penyusunannya.

"Dokumen kajian risiko bencana ini banyak manfaat untuk mendukung pembangunan di Lombok Tengah, termasuk dalam melakukan antisipasi terjadinya bencana," katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan aspirasi kepada pengurus SiapSiaga yang telah melaksanakan penyusunan dokumen kajian risiko bencana tersebut. Semoga dokumen ini bisa mendukung peningkatan pembangunan di Lombok Tengah.

"Data wilayah rawan bencana telah masuk dalam dokumen tersebut, sehingga ini bisa menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan di Lombok Tengah," katanya.