Menciptakan Indonesia Sentris untuk kesejahteraan seluruh rakyat

Jakarta (ANTARA) - Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pemerintahan saat ini adalah menciptakan Indonesia Sentris, yakni sebuah konsep yang mencakup gagasan kebangkitan nasional dan persatuan Indonesia untuk bersama-sama menyejahterakan bangsa.

Pemikiran ini muncul karena pemerintah tidak ingin semua atau sebagian besar pembangunan atau investasi hanya terfokus pada di Pulau Jawa, tapi harus merata di seluruh provinsi di Indonesia sehingga masyarakat yang jauh dari Pulau Jawa pun bisa menikmati pembangunan.

Langkah pemerintah dengan tidak melulu berfokus membangun di Pulau Jawa tentu harus disambut baik, karena ini menyangkut harkat dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Poin utama dalam konsep ini adalah adanya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dengan merata sampai pelosok Tanah Air, mulai dari Sabang sampai Merauke juga dari Miangas sampai Pulau Rote.

Selain memberikan perhatian pada daerah pelosok, juga wilayah yang masuk dalam kategori 3T yaitu terdepan, terluar dan tertinggal.

Sesungguhnya dengan gencar melakukan pemerataan pembangunan bukan hanya sebagai upaya untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi, tapi juga merupakan perwujudan menguatkan sektor ketahanan nasional yang pada akhirnya mampu menjaga situasi dalam negeri tetap kondusif.

Tentu tidak boleh menutup mata, masih banyak pembangunan yang belum mampu menyentuh daerah-daerah pedalaman khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Indonesia Sentris juga merupakan langkah pemerintah agar tidak menimbulkan kecemburuan yang ada di wilayah Indonesia bagian timur.

Salah satu pembangunan yang selama ini terus dilakukan pemerintah adalah pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan tol, bandar udara (bandara) terminal, pelabuhan laut, jalur kereta api, hingga terminal bus.

Sektor transportasi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam berbagai kesempatan mengatakan pembangunan infrastruktur transportasi selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode 2014-2023 tidak lagi terpusat di Pulau Jawa saja.

Kementerian Perhubungan menciptakan konektivitas. Ada sejumlah fasilitas yang dibangun, mungkin tidak terlihat dari Jakarta, tetapi pembangunan penyeberangan ada 71 lokasi, dari timur sampai barat di tempat terpencil, di pulau-pulau dan itu menjadi suatu hal yang penting. Kementerian Perhubungan telah mengembangkan infrastruktur sektor transportasi pada empat moda utama selama rentang waktu 2014-2023.

Rinciannya, pembangunan pelabuhan penyeberangan di 71 lokasi, rehabilitasi pelabuhan penyeberangan di 54 lokasi, pembangunan terminal bus tipe A di 5 lokasi serta rehabilitasi/revitalisasi terminal tipe A 140 lokasi. Kemudian, juga dilakukan pembangunan pelabuhan baru di 18 lokasi dan rehabilitasi pelabuhan di 164 lokasi.

Untuk moda transportasi kereta api, Kemenhub telah membangun jalur kereta api sepanjang 1,683,44 km’sp (kilometer spoor). Lalu, Kereta cepat Jakarta-Bandung (jalur ganda) sepanjang 152,46 km, LRT Jabodebek (jalur ganda) 49,21 km, LRT Sumatera Selatan (jalur ganda) sepanjang 23,4 km dan LRT Jakarta 5,8 kilometer (km). Sedangkan, untuk peningkatan dan rehabilitasi jalur kereta api telah dilakukan pada jalur disepanjang 1.900,54 km'sp .

Dalam kurun waktu 2015 - 2023, telah dilakukan pembangunan bandara baru di 25 lokasi dan revitalisasi bandara di 38 lokasi.

Beberapa bandara yang telah selesai dibangun di antaranya  Bandara Ewer di Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Bandara Siboru di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan Bandara Mentawai di Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat.

Ketiga bandara ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun untuk membuka keterisolasian wilayah di kawasan tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan (3TP).

Langkah ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan terbukanya akses, pergerakan manusia maupun logistik semakin lancar dan diharapkan dapat mendorong tumbuhnya titik ekonomi baru

Bandara Ewer yang diresmikan pada Juli 2023, memiliki terminal bandara seluas 488 m2, atau lebih luas dari terminal lama yakni 120 meter persegi, yang dapat memuat kapasitas hingga 14 ribu penumpang per tahun. Pengembangan bandara ini telah dilakukan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 dengan total anggaran Rp287 miliar yang berasal dari APBN.

Setelah dilakukan pengembangan, bandara ini memiliki landasan dengan ukuran 1.650m x 30m sehingga mampu didarati pesawat tipe ATR 72-600 untuk penumpang maupun kargo. Bandara Ewer akan menjadi titik sentral yang sangat strategis untuk melayani penerbangan dari dan ke bandara yang lebih besar, seperti Timika atau Merauke, maupun menuju bandara yang lebih kecil di wilayah pedalaman Papua.

Selanjutnya, Bandara Siboru yang diresmikan pada November 2023 lalu, memiliki luas terminal 4.600 m² yang dapat menampung hingga 153.945 penumpang per tahun. Total anggaran pembangunan bandara senilai Rp 891 miliar menggunakan APBN melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Bandara Siboru ini akan menjadi jembatan udara di wilayah Papua Barat, menghubungkan Fakfak dengan daerah-daerah yang lain Fakfak ke Sorong, ke Timika, ke Kaimana, ke Amahai, ke Babo, ke Dobo, ke Bintuni, dan lain-lainnya. Dan, Bandara Douw Aturure yang berada di Provinsi Papua Tengah juga akan menghubungkan Nabire dengan beberapa kota di Papua, seperti Timika, Manokwari, dan Jayapura.

Bandara ini memiliki panjang runway 1.600 Meter x 30 Meter dan akan menjadi sarana akomodasi transportasi Udara yang utama di Kabupaten Fakfak menggantikan fasilitas bandara sebelumnya yaitu Bandara Torea dimana Panjang Runway hanya 1.200 Meter x 30 Meter dan tidak dapat diperluas lagi.

Kemudian, Bandara Mentawai memiliki terminal penumpang berukuran 1600 m2 yang mampu menampung penumpang sekitar 53 ribu lebih penumpang per tahun. Pembangunan bandara ini dibiayai melalui sumber pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan total anggaran sebesar Rp 487 miliar.

Kehadiran Bandara Mentawai memperlancar konektivitas dari Kota Padang ke Kabupaten Mentawai dan sekitarnya maupun sebaliknya.

Bandara ini memiliki panjang runway 1.500 x 30 meter, yang dapat dilandasi pesawat yang lebih besar yaitu ATR 72-600. Sebelumnya, bandara yang lama hanya bisa dilandasi pesawat kecil jenis Cessna Grand Caravan berkapasitas 12 orang dengan panjang runway 850 x 23 meter.

Bukan hanya membangun bandara tapi Kementerian Perhubungan konsisten membangun infrastruktur transportasi dengan paradigma Indonesia Sentris atau secara merata di seluruh wilayah, salah satunya yaitu infrastruktur perkeretaapian.

Dari berbagai infrastruktur perkeretaapian yang dibangun dua diantaranya merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah diselesaikan yaitu LRT Sumsel di Kota Palembang dan Kereta Api Makassar – Parepare rute Maros – Barru.

LRT Sumsel di Kota Palembang yang mulai beroperasi sejak tahun 2018, saat ini sudah menjadi moda transportasi yang diandalkan masyarakat di Kota Palembang dan sekitarnya.

Proyek dengan nilai investasi Rp12,5 triliun tersebut mengalami peningkatan penumpang rata - rata sebesar 31 persen tiap tahunnya dan untuk tahun 2023 ini sudah mencapai 3.712.254 penumpang dengan rata - rata jumlah penumpang per hari sebesar 10.983 orang.

Selanjutnya, proyek kedua yaitu Kereta Api Makassar Pare-Pare, dengan nilai investasi pembangunan proyek KA Makassar-Parepare berjumlah Rp9,28 triliun, yang berasal dari APBN, pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan APBD.

Adapun jalur yang sudah terbangun saat ini yakni sekitar lebih dari 110 km, terbentang dari Kabupaten Maros hingga perbatasan Kabupaten Barru melewati 10 stasiun.

Pembangunan jalur kereta api di Sulawesi menjadi bukti bahwa kereta api saat ini bukan hanya di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera tapi juga di Sulawesi. Ini merupakan wujud nyata pembangunan secara merata di seluruh wilayah, yang dapat dinikmati berbagai lapisan masyarakat.

Kehadiran infrastruktur transportasi tersebut diharapkan mendongkrak potensi pariwisata di daerah masing-masing. Untuk itu, diperlukan sinergi yang baik dari pemerintah daerah untuk mengoptimalkannya sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya pertumbuhan ekonomi daerah, tapi juga secara nasional.