PPI: Konsolidasi demokrasi Indonesia makin matang

Jakarta (ANTARA) - Pelaksanaan Pemilu 2024 terbilang sukses dan menandai tonggak sejarah penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Dengan partisipasi yang tinggi dari masyarakat dan tidak ditemukan gangguan stabilitas keamanan yang berarti menunjukkan bahwa konsolidasi demokrasi semakin matang.

Demikian pandangan yang disampaikan Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia (PPI) Muhlis Ali dalam pernyataannya di Jakarta, Senin.

"Kesuksesan Pemilu mencerminkan kedewasaan politik dan kepatuhan pada aturan demokrasi yang semakin matang di kalangan masyarakat Indonesia. Dari berbagai laporan lembaga penyelenggara Quick Count, partisipasi masyarakat sangat tinggi di atas 80 persen yang menunjukkan meningkatnya kesadaran politik rakyat," kata Muhlis.

Muhlis berharap, kepatuhan terhadap aturan main demokrasi juga ditunjukkan oleh Penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu serta para saksi dari kontestan Pemilu yang saat ini sedang bekerja keras menyelesaikan penghitungan suara. 

Dikatakannya, setiap suara yang terhitung merupakan amanah dari rakyat, dan itu membutuhkan dedikasi dan kecermatan dari setiap individu yang terlibat. Oleh karena itu, kata dia, semua pihak dituntut bekerja sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab untuk memastikan setiap suara rakyat dihitung dengan cermat dan adil.

"Jika semua pihak itu menjunjung tinggi prinsip profresionalsime dan transparansi, saya yakin penghitungan suara berjenjang yang saat ini berlangsung akan menghasilkan pemimpin yang legitimate," kata Muhlis.

Selain itu, Muhlis juga menekankan agar Polri dan TNI yang telah berhasil mengawal pelaksanaan Pemilu terus melakukan deteksi dini dan pengamanan agar penghitungan suara berjenjang tersebut aman dan lancar, termasuk nanti jika ada sengketa hasil di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.

PR Presiden Terpilih

Dalam setiap Pilpres sudah jamak terjadi persaingan keras dalam prosesnya. Namun pengalaman demokrasi kita menunjukkan bahwa bangsa ini telah belajar banyak dari waktu ke waktu sehingga presiden terpilih pada akhirnya akan diterima semua pihak.

Menurut Muhlis, budaya politik di Indonesia tidak mengenal zero sum games sehingga pemenang Pilres dituntut untuk merangkul yang kalah melalu kompromi politik sehingga menghasilkan kemenangan bersama.

"Realitas politik menuntut adanya power sharing dan rekonsiliasi, presiden terpilih juga dihadapkan pada tantangan untuk menurunkan tensi politik. Dengan mengedepankan dialog, kompromi, dan semangat kebersamaan, situasi politik dapat tetap stabil dan kondusif untuk pembangunan negara," kata mantan Ketua PB HMI ini.

Meski demikian, Muhlis mewanti-wanti akan pentingnya oposisi yang kuat sebagai pengawas (check and balance) terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Menurutnya, oposisi sangat terhormat dalam demokrasi karena bertanggung jawab untuk mengkritisi kebijakan yang diambil dan menyuarakan pendapat alternatif.

"Jangan semua Parpol berebut ingin masuk kekuasaan, harus ada oposisi kuat agar fungsi pengawasan di Parlemen berjalan optimal," kata Muhlis

Pekerjaan Rumah (PR) presiden terpilih setelah dilantik menurut Muhlis adalah mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap institusi demokrasi. Sejumlah catatan dan kritikan dari lawan politik dalam pelaksanaan Pemilu kali ini harus menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas Pemilu di masa yang akan datang.

"Harus diakui, banyak kritikan yang muncul dalam Pemilu kali ini. Presiden terpilih memiliki tanggung jawab untuk memperkuat institusi demokrasi, termasuk lembaga-lembaga negara, sistem peradilan, dan penyelenggara Pemilu, untuk perbaikan di Pemilu berikutnya," jelas Muhlis.