Pemilu 2024 tak ganggu kinerja industri jasa keuangan Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak mengganggu atau mendisrupsi kinerja industri jasa keuangan Indonesia sebab fakta justru menunjukkan ada pertumbuhan positif pada sektor tersebut.

"Fakta bahwa kinerja untuk seluruh sektor jasa keuangan yang baik, tentu didukung oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia kuat di tahun 2023, tentunya menjawab bahwa bukan saja tidak terpengaruh negatif tapi justru dilihat dari kinerja yang ada, apakah itu di pasar modal, perbankan, asuransi, dana pensiun, dan pembiayaan, semua mencatat kinerja yang baik. Jadi jelas tidak kelihatan pengaruhnya ada di situ," kata Mahendra dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Jika merujuk pada data Januari 2024, lanjut Mahendra, kinerja industri jasa keuangan mempertahankan momentum dan tren yang sama dari tahun sebelumnya. Dari sisi pasar modal, misalnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 1,3 persen daily dan Indonesia Composite Bond Index (ICBI) hanya minus 0,04 persen daily pada satu hari usai pelaksanaan Pemilu.

"(Tidak saja) dari segi pergerakan indeks tapi juga dilihat dari jumlah net buy investor asing, kelihatan betul tidak ada indikasi bahwa akan ada dampak ataupun pengaruh negatif. Juga dilihat dari segi penyaluran kredit perbankan, di bulan Januari ini lagi-lagi mempertahankan tren yang sama seperti di tahun 2023," kata dia.

Mahendra berharap, momentum baik yang dihasilkan Pemilu 2024 pada minggu lalu bisa memberikan ruang yang lebih besar lagi untuk melakukan berbagai penyempurnaan, reformasi, serta langkah dan program kerja penting yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga.

Khusus terkait dengan OJK, lanjut Mahendra, program dan rencana konkrit pada seluruh bidang sektor jasa keuangan pada tahun ini juga akan dilakukan secara maksimal mengingat momentum saat ini menunjukkan penguatan.

Dia juga menekankan bahwa momentum baik pasca-Pemilu harus dimanfaatkan sebagai modalitas pembangunan perekonomian nasional dan stabilitas industri jasa keuangan. Menurut dia, Indonesia juga tidak dalam periode wait and see lagi seperti yang kerap didengungkan sebelum Pemilu 2024.

Baca juga: Transaksi bursa karbon capai Rp31,36 miliar
Baca juga: OJK NTB menegaskan integritas lembaga terjaga di tengah penguatan governansi keuangan

"Harapan kita semua, Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta seluruh Kabinet Indonesia Maju, serta DPR, DPD, lembaga negara, dan masyarakat Indonesia menjadikan momentum luar biasa itu untuk sprint akhir atau berlari cepat menuju garis finish yang gemilang di penghujung presidensi Bapak Presiden dan masa tugas lembaga legislatif periode saat ini," kata Mahendra.