Waspadai Jumlah Warga NTB Setengah Menganggur

id Angka Pengangguran NTB

Dokumen - Para pencari kerja memadati stan 30 perusahaan yang berpartisipasi pada Pameran Bursa Kerja NTB 2016, di Lombok Epicentrium Mall, Kota Mataram. (Foto Antaranews NTB/Awaludin)

"UMKM juga perlu diberdayakan agar mencapai standar sehingga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja"
Mataram (Antaranews NTB) - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat Priyono menyatakan pemerintah daerah perlu mewaspadai jumlah warga yang bekerja tidak penuh sebesar 36,93 persen dari total angkatan kerja karena rentan menjadi pengangguran absolut.

"Memang tingkat pengangguran di NTB pada Agustus 2017 turun dari 3,86 persen menjadi 3,32 persen, tapi penduduk setengah menganggur jumlahnya 36,93 persen," kata Prijono, di Mataram.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB tercatat total angkatan kerja di NTB pada Agustus 2017 sebanyak 2.396.169 orang. Angka tersebut mengalami penurunan 124.505 orang dibanding keadaan Februari 2017.

Sementara jumlah pengangguran mencapai 79.449 orang. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 17.775 orang dibanding keadaan pada Februari 2017.

Menurut Prijono, upaya mencegah penduduk setengah menganggur menjadi pengangguran penuh menjadi suatu keharusan bagi semua pihak, terutama Pemerintah Provinsi NTB dan 10 kabupaten/kota.

Para pihak terkait harus tetap fokus memberikan perhatian kepada sektor pertanian sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, yakni sebesar 35,81 persen dari total serapan tenaga kerja.

Mencegah bertambahnya angka pengangguran penuh juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan secara maksimal proyek-proyek besar yang dibangun oleh pemerintah dan swasta. Sehingga penduduk setengah menganggur terus memperoleh kesempatan bekerja.

Selain itu, lanjut dia, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga perlu terus dimaksimalkan potensinya agar serapan tenaga kerja semakin banyak. Pemerintah daerah juga perlu melakukan identifikasi UMKM yang benar-benar dibutuhkan untuk menekan angka pengangguran.

"UMKM juga perlu diberdayakan agar mencapai standar yang diharapkan sehingga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja," ujar pria yang akan pindah tugas ke Kalimantan Barat ini.

Terkait dengan pemberdayaan UMKM, Kantor Perwakilan BI NTB menjalankan program pengembangan klaster ketahanan pangan dan kerajinan kain tenun khas NTB.

Upaya tersebut sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah daerah di NTB, dalam upaya memajukan perekonomian masyarakat di wilayah perdesaan dan diharapkan mampu menyerap tenaga kerja.

Klaster yang dikembangkan adalah usaha budi daya dan pengolahan cabai organik, dan budi daya bawang putih organik, serta usaha kain tenun, di Kabupaten Lombok Timur.

"Kami juga mengembangkan klaster usapa sapi dengan model integrasi antara peternakan sapi dengan pertanian. Klaster semacam itu kami kembangkan di Kabupaten Lombok Utara, dan Sumbawa," kata Prijono. (*)

Editor: Awaludin
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar