Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa tidak ada kelangkaan pupuk bersubsidi di daerah Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
"Saya tegaskan tidak ada kelangkaan sekarang. Yang ada mungkin administrasinya terlalu lamban. Saya sudah katakan kalau ada yang bermain-main dengan pupuk, aku cabut izinnya," ujar Mentan seusai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin.
Mentan menjelaskan bahwa, saat ini, tidak ada kelangkaan pupuk bersubsidi. Baginya, masalah yang mungkin timbul adalah lambatnya proses administrasi. Mentan juga mengancam akan mencabut izin bagi pihak-pihak yang bermain-main dengan distribusi pupuk.
Ia menuturkan bahwa pemerintah telah menambah anggaran pupuk bersubsidi dari Rp28 triliun menjadi Rp54 triliun. Penambahan ini bertujuan untuk meningkatkan alokasi pupuk menjadi 9,5 juta ton, dari sebelumnya 4,7 juta ton.
Untuk mencegah kecurangan dalam distribusi pupuk, Mentan meminta masyarakat untuk melaporkan oknum pengecer yang terlibat dalam penimbunan atau tindakan curang. Ia mengingatkan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pelanggaran semacam itu.
"Kalau ada yang main-main, aku cabut izinnya. Dan saya punya hak untuk cabut. Sudah banyak kami cabut. Jadi tidak ada istilah kelangkaan, itu hanya terkadang oknum yang mempermainkan saja. Pasti kami cabut izinnya," katanya.
Mentan menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Ia memastikan bahwa upaya pemerintah dalam distribusi pupuk bersubsidi akan terus dikawal.
Saat ini, pemerintah juga fokus pada peningkatan produksi pertanian nasional. Langkah ini bertujuan untuk mencapai swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Baca juga: TNI dirikan stasiun pupuk organik cair Tani Lestari di Lombok TimurBaca juga: HKTI minta perbaiki data penerima sebelum ubah skema subsidi pupukBaca juga: HKTI minta perbaiki data penerima sebelum ubah skema subsidi pupuk
Untuk mendukung target tersebut, Mentan menyebutkan pentingnya perluasan areal tanam (PAT) melalui solusi pompanisasi yang cepat. Hal ini dianggap vital dalam meningkatkan produktivitas pertanian.
Namun, Mentan juga mengungkapkan bahwa untuk mencapai swasembada pangan, pemerintah memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp68 triliun.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai sektor, mulai dari pengairan, perbenihan, hingga transformasi pertanian modern.
Mentan berharap dengan langkah-langkah tersebut, produksi pertanian nasional akan meningkat, dan kebutuhan pangan masyarakat dapat terjamin tanpa ada masalah kelangkaan pupuk.