Mataram (ANTARA) - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat jumlah pendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) di daerah itu sebanyak 95 pelamar.
"Sebanyak 95 pelamar itu merupakan data sampai hari Senin (26/8), sementara hari ini masih berproses," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Taufik Priyono di Mataram, Selasa.
Baca juga: Para pencari kerja di Mataram didorong manfaatkan seleksi CPNS
Menurutnya, para pelamar biasanya melakukan proses pendaftaran pada waktu malam, sebab kalau siang server sering macet dan lambat.
Karenanya, untuk melayani para pelamar saat malam, BKPSDM menyiagakan sebanyak tujuh orang petugas online sebagai langkah antisipasi peningkatan jumlah pelamar secara bersamaan.
"Jadi, begitu lamaran masuk, petugas kami bisa langsung melakukan verifikasi data untuk mempercepat proses seleksi administrasi," katanya.
Baca juga: Pemkot Mataram ingatkan kelulusan CPNS tak bisa diintervensi
Taufik mengatakan kendati jumlah pelamar CPNS di Kota Mataram saat ini tercatat baru 95 orang, pihaknya optimistis target 3.000 pelamar bisa tercapai.
Pertimbangannya, antara lain karena batas penerimaan lamaran CPNS masih berlangsung sampai 2 September 2024, dan biasanya pelamar akan mengirim berkas menjelang penutupan, karena mungkin mereka masih mempertimbangkan atau berpikir mau melamar di daerah mana.
Sementara untuk rekrutmen CPNS 2024, Kota Mataram membuka 93 formasi, terdiri atas 13 formasi tenaga kesehatan dan 80 tenaga teknis.
"Kami tetap optimistis, target 3.000 pelamar tercapai, sebab sampai saat ini Kota Mataram masih jadi idola para pelamar CPNS," katanya.
Target 3.000 pelamar itu berdasarkan pengalaman pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun-tahun sebelumnya yang mana Kota Mataram banyak diminati pelamar.
"Apalagi, selama tiga tahun terakhir tidak ada rekrutmen CPNS. Terakhir rekrutmen CPNS kami laksanakan tahun 2021," katanya.
Baca juga: BKPSDM: PPPK ikut seleksi CASN di Mataram harus izin kepala daerah
