Pj Bupati pastikan pelayanan publik di Lombok Tengah tetap jalan

Lombok Tengah (ANTARA) - Penjabat sementara (Pjs) Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) Abdul Aziz mengatakan tugas pejabat sementara itu melanjutkan roda pemerintahan, sehingga pelayanan publik itu dipastikan tetap berjalan.

"Pelayanan publik di Lombok Tengah tetap berjalan, meskipun bupati dan wakil bupati Lombok Tengah saat ini sedang cuti kampanye selama dua bulan," kata Abdul Aziz usai melaksanakan rapat koordinasi bersama kepala OPD di Lombok Tengah, Rabu.

Ia mengatakan, tugas Pjs itu untuk mengisi kekosongan jabatan dan dirinya ditunjuk untuk menjalankan pemerintahan, sehingga pihaknya melakukan koordinasi bersama kepala OPD dan Forkompinda di Lombok Tengah.

"Intinya pelayanan dasar kepada masyarakat baik itu di bidang pendidikan dan kesehatan dipastikan tetap jalan," katanya.

"Tugas umum pemerintahan itu harus tetap jalan," katanya.

Baca juga: KPU ingatkan paslon pilkada Lombok Tengah tak pasang APK di pohon

Selain itu, pelaksanaan Pilkada 2024 di Lombok Tengah diharapkan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pihaknya berharap kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas wilayah.

Selain itu, aparatur sipil negara (ASN) diharapkan tetap menjaga kode etik dan netralitas, sehingga proses Pilkada Lombok Tengah 2024 berjalan aman dan lancar.

"ASN harus tetap menjaga netralitas," katanya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hassanudin melantik lima penjabat sementara (Pjs) bupati dan wali kota di wilayah itu untuk menggantikan sementara kepala daerah yang maju di Pilkada serentak 2024.

Lima Pjs bupati/wali kota yang dilantik itu merupakan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Lima pejabat itu, yakni Abdul Azis, jabatan sebelumnya sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB menjadi Pjs Bupati Kabupaten Lombok Tengah.

Baca juga: KPU Lombok Tengah undi nomor urut pasangan calon Pilkada 2024

Selanjutnya Julmansyah jabatan sebelumnya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB menjadi Pjs Bupati Sumbawa Barat.

Kemudian Najamuddin jabatan sebelumnya Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB menjadi Pjs Bupati Sumbawa.

Baiq Nelly Yuniarti jabatan sebelumnya sebagai Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB menjadi Pjs Bupati Dompu. Tri Budiprayitno jabatan sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB menjadi Pjs Wali Kota Mataram.

Baca juga: Personel TNI di NTB diingatkan tak pinjamkan kendaraan dinas dalam Pilkada

Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin berharap lima Pjs yang baru dikukuhkan bisa menjalankan tugas dan menjalankan kepemimpinan yang baik, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku meski hanya menjabat selama dua bulan kurang dua hari atau selama masa kampanye pilkada, yakni dari 25 September sampai dengan 23 November 2024.

"Saya berharap para Pjs yang baru dikukuhkan dapat menjalankan tanggung jawab besar yang mereka emban dengan baik demi keberlanjutan pembangunan di daerah yang di pimpin," ujarnya.

Selain itu, ia mengingatkan kepada lima Pjs untuk mampu menjaga dan menjalankan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya masing-masing selama berlangsungnya tahapan pilkada 2024.

"Dan terpenting, Pjs harus mampu menjaga netralitas ASN di pilkada sehingga ini harus dilaksanakan dengan penuh sungguh-sungguh," katanya.

Baca juga: Sejumlah kepala desa di Lombok Tengah deklarasi jaga netralitas di Pilkada 2024