Babinsa sosialisasikan sergap kepada korban gempa di NTB

Mataram (Antaranews NTB) - Komando Resor Militer (Korem) 162 Wira Bhakti mengerahkan para bintara pembina desa (babinsa) untuk menyosialisasikan program Serap Gabah/Beras (Sergap) 2019 sambil melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah petani yang menjadi korban gempa di Nusa Tenggara Barat.

Komandan Korem 162 Wira Bhakti, Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, di Mataram, Selasa, mengatakan para babinsa diarahkan untuk mengajak para petani agar mau menjual sebagian gabah/beras ke Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) NTB, sehingga target pengadaan beras untuk stok nasional tercapai.

"Kebetulan kami juga sedang menangani proses rehabilitasi dan rekonstruksi setelah gempa bumi. Dan rata-rata yang menjadi korban adalah para petani," kata Rizal usai mengikuti rapat koordinasi percepatan serap gabah/beras petani (sergap) 2019, di kantor Bulog Divre NTB.

Jajaran Korem 162 Wira Bhakti, kata dia, mendukung penuh program pemerintah. Apalagi terkait dengan upaya menyerap gabah/beras petani untuk stok nasional yang harus dipenuhi dari NTB.

Menurut Rizal, target serapan gabah/beras yang diberikan untuk NTB cukup tinggi, maka perlu adanya langkah-langkah quantum dan bukan langkah biasa. Artinya diperlukan sinergi yang kuat dengan berbagai pihak, baik TNI, Bulog, pemerintah daerah dan kalangan swasta serta para petani.

"Kami dari TNI mengoptimalkan keberadaan babinsa yang menjadi ujung tombak di perdesaan di bawah kendali komandan rayon militer dan komandan distrik militer," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Divre Bulog NTB, Ramlan UE, berharap dengan adanya sinergitas antara Bulog, TNI, pemerintah daerah dan kalangan swasta sebagai mitra akan mampu mewujudkan target serapan gabah/beras di NTB sebanyak 141 ribu ton pada 2019.

Ia mengatakan sebanyak 110 ribu ton dari target yang diberikan oleh pusat tersebut harus bisa dipenuhi pada musim panen raya padi yang diperkirakan terjadi pada Maret 2019.

"Mudahan dengan sinergi yang baik dari semua pihak, kami bisa mencapai target penyerapan gabah/beras tahun ini," katanya.

Terkait dengan harga pembelian pemerintah (HPP), Ramlan mengatakan tetap mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras.

Dalam Inpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 17 Maret 2015 itu disebutkan untuk HPP gabah kering panen (GKP) dalam negeri dengan kadar air maksimum 25 persen dan kadar hampa maksimum 10 persen adalah Rp3.700 per kilogram (kg) di petani, atau Rp3.750/kg di penggilingan.

Sementara itu, HPP gabah kering giling (GKG) dengan kualitas kadar air minimum 14 persen dan kotoran maksimum 3 persen adalah Rp4.600/kg di penggilingan atau Rp4.650/kg di gudang Bulog.

Sedangkan untuk HPP beras kualitas kadar air maksimum 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, kadar menir maksimum 2 persen dan derajat sosoh minimum 95 persen adalah Rp7.300/kg di gudang Perum Bulog.

"Namun, harga pembelian bisa fleksibel ketika harga gabah/beras di pasaran melebihi HPP. Bulog diperkenankan untuk menaikkan harga pembelian maksimal 20 persen," kata Ramlan. (*)