Mataram (ANTARA) - Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat NTB melayangkan aksi penolakan terhadap komersialisasi pendidikan dan kebijakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) dalam unjuk rasa yang digelar di kantor DPRD NTB.
Koordinator aksi Muhammad Yoga Al-Hamid mengatakan kebijakan itu dapat memberatkan mahasiswa dan rakyat kecil.
"Menurut kajian kami sudah banyak swastanisasi dan komersialisasi pendidikan, seperti penjualan buku, auditorium, dan segala macam termasuk menjadi PTN-BH," ujarnya saat ditemui di Mataram, Rabu.
Yoga memandang setelah menjadi PTN-BH, maka kampus menjadi swasta yang membuat anak buruh dan tani tidak bisa mengakses pendidikan yang layak dan hanya bisa diakses oleh anak-anak pejabat dan anak-anak yang memiliki uang
Masa aksi ingin pendidikan terbuka luas bagi masyarakat umum agar semua anak bisa mengenyam pendidik yang setara.
Baca juga: Kampus bukan tempat represif sikapi pemukulan mahasiswa
Kami inginkan pendidikan ini terbuka seluas-luasnya untuk masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah karena kami juga ingin pintar, anak tani pintar juga ingin jadi dokter tidak hanya sekedar anak dewan atau anak polisi saja yang ingin pintar," tegas yoga.
Baca juga: Warga tolak lapangan Rambang Lombok Timur dijadikan tambak Udang
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat berjumlah 11,78 persen, sehingga dibutuhkan pendidikan yang terbuka bagi masyarakat kecil.
Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menerima perwakilan beberapa demonstran untuk mendengarkan langsung aspirasi mereka. Ia mendukung usulan massa aksi yang menuntut agar biaya pendidikan tidak naik.
"Saya selaku Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Mataram sudah menyampaikan kepada rektor bahwa tidak ada kenaikan UKT," pungkas Isvie.
