BPPT melakukan diseminasi teknologi peternakan di Lombok Barat

Mataram (ANTARA) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, melakukan diseminasi teknologi peternakan.

Direktur BPPT Dudy Iskandar, di Lombok Barat, Selasa, mengatakan, kerja sama tersebut diinisiasi oleh anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Nasdem dari Daerah Pemilihan NTB H Kurtubi.

"Hari ini, kami mengawali kerja sama dalam bentuk pertemuan dengan ratusan kelompok tani se-Kabupaten Lombok Barat," katanya.

Dudy menjelaskan kerja sama tersebut dalam rangka menghasilkan inovasi teknologi di berbagai bidang. BPPT akan menjadi mitra kerja pemerintah daerah karena tidak memiliki kepanjangan tangan.

"Khusus di Lombok Barat, dipilih untuk teknologi bidang peternakan. Karena ini baru kerja sama awal, kami dari tim akan memberikan penjelasan kepada kelompok tani," ujarnya.

Menurut dia, permasalahan yang cukup krusial di Kabupaten Lombok Barat adalah persoalan pakan ternak. Untuk itu, BPPT akan menjelaskan berbagai hal sesuai aplikasi yang dimiliki, seperti "si Pandai" dan "si Pintar".

Si Pandai merupakan aplikasi yang bisa membuat pakan ternak berbasis bahan baku lokal. "Sesuai penjelasan bupati, di sini (Lombok Barat - red) ada dedak, ada jerami yang nanti bisa diinovasikan yang cocok untuk pakan ternak," kata Dudy.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, mengaku sangat mengapresiasi kegiatan BPPT dalam rangka menambah sumber daya manusia bidang teknologi peternakan di daerahnya.

Lombok Barat, kata dia, sedang mengembangkan sektor pariwisata sebagai  industri karena pariwisata sebagai lokomotif perekonomian daerah tentu harus didukung oleh produk lokal.

"Yang namanya pariwisata, tentu manusia butuh makan. Padi, buah, ternak, daging dan sebagainya kita usahakan bersumber dari kita sendiri, tak perlu dari impor," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR RI, H Kurtubi menegaskan, pihaknya akan tetap menyuarakan aspirasi warga NTB, khsususnya Kabupaten Lombok Barat sesuai bidang tugas Komisi VII.