Mataram (ANTARA) - Seluruh kepala dinas organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mengikuti retreat selama tiga hari 28-30 Nopember 2025 di Makorem 162 Wira Bhakti.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan kegiatan rearet oleh Kepala OPD ini untuk menyamakan persepsi dalam rangka persiapan pelaksanaan agenda program pemerintah provinsi di 2026.
"Jadi, semua Kepala OPD diharapkan kalau sudah retreat itu memiliki satu pemahaman, satu tujuan, satu gol bahwa Pemprov akan mengarah kemana 5 tahun ke depan," ujarnya di Mataram.
Ia mengatakan dalam visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, ada tiga program unggulan, satu di antaranya bagaimana menurunkan angka kemiskinan.
"Jadi, semua OPD harus mengarah kesana (kemiskinan) dengan tusinya masing-masing. Menyatukan pemahaman ini lah diperlukan rearet ini," kata Nelly.
Baca juga: Bupati Lombok Utara: Retreat untuk penguatan kepemimpinan
Ada sejumlah materi yang akan diikuti seluruh kepala OPD tersebut. Nantinya materi disampaikan oleh pimpinan Forkompimda setempat. Di antaranya pengarahan ideologi Pancasila oleh Danrem 162 Wira Bhakti, kondusifitas dalam mendukung program pembangunan daerah oleh Kapolda NTB, manajemen resiko oleh BPKP, pendampingan dan pengawasan pembangunan daerah oleh Kajati NTB, dan pengarustamaan gender oleh Wagub NTB.
"Ini wajib di ikuti oleh seluruh kepala OPD, kalau pun ada yang berhalangan di kabari. Tapi yang jelas ini wajib di ikuti, besok (Jumat) kita akan lihat di daftar hadir," tegasnya.
Ditanya terkait materi wawasan kebangsaan, Nelly menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan materi wajib yang harus diberikan sesuai arahan pemerintah pusat untuk memperkuat wawasan kebangsaan tersebut.
"Ini jadi PR kita bersama tentang wawasan kebangsaan," ujar Nelly.
Lebih lanjut Nelly menyatakan bahwa reatret kepala OPD ini bukan ingin ikut-ikutan reatret para menteri oleh Presiden Prabowo. Melainkan, mengadopsi bahwa rearet yang dilakukan pusat bagus buat kepala daerah.
"Setelah kepala daerah, dilanjutkan Pak Sekda dan Bappeda di Jatinangor. Karena programnya ada di kepala daerah, teknis-nya ada di Sekda, sehingga seluruh Sekda se-Indonesia dikumpulkan di Jatinangor. Nah dari Sekda turunnya kepala OPD. Itu lah mengapa kita perlu laksanakan," ucapnya.
Untuk anggaran reatret ini, Pemprov NTB mengalokasikan sebesar Rp200 juta yang di ambil dari APBD.
"Karena ini lebih pada pengembangan kompetensi ASN khusus eselon 2," katanya.
