Mataram, 7/2 (ANTARA) - Puluhan warga Dusun Karang Bucu dan Dusun Lamper menutup secara paksa tambang galian C yang ada di Dusun Kumbung, Desa Kuripan Utara, Lombok Barat, Sabtu
Penutupan dilakukan karena tambang yang beroperasi sejak 1989 itu dinilai telah menyebabkan rusaknya saluran air yang selama ini bisa mengairi 270 hektare lebih sawah petani di kawasan tersebut.
Kepala Subak Tambang Eleh, Dusun Lamper, Nengah Ardi, mengatakan, jika tambang dibiarkan beroperasi maka kehidupan ribuan warga akan terancam jika lahan pertanian tidak mendapat air.
Dijelaskannya, proses negosiasi dengan pemilik lahan sudah sering dilakukan
namun tidak membuahkan hasil. Karena itu, warga kemudian mengambil langkah tegas dengan merusak satu-satunya akses jalan menuju lokasi tambang.
"Surat pernyataan penghentian operasi tambang sudah dua kali dibuat, tapi tidak ada hasil," katanya.
Penutupan tambang yang dilakukan warga menggunakan cangkul dan sabit itu mendapat pengawalan dari beberapa anggota kepolisian setempat. Satu demi satu, karung tanggul penahan jalan dihancurkan agar jalan tersebut tidak dapat dilalui kendaraan.
Mengetahui adanya penutupan tambang, puluhan warga yang kerap melakukan penambangan di lokasi itu berdatangan. Meski demikian, mereka hanya dapat menyaksikan lahan mata pencaharian mereka satu-satunya ditutup.
Perwakilan pemilik lahan, Abdul wahid, menjelaskan, sekitar 230 warga dari Dusun Pelulan, Kumbung, Pedek Anyar dan Karang Bucu menggantungkan hidup pada lahan itu.
"Sejak dulu kami hanya bisa menambang, kalau ini ditutup kita mau kerja apa, kecuali pemerintah menyediakan pekerjaan lain" ujarnya.
Ia menjelaskan, awalnya penambangan di lokasi itu tidak menuai masalah hingga terjadinya pergantian pemilik lahan.
Wahid mengatakan, mengerti tentang keresahan petani yang sawahnya terancam akibat kerusakan saluran air. Namun disatu sisi mereka tidak punya pilihan lain karena tidak adanya mata pencaharian lain.
Para penambang mengaku tidak dapat mencegah warga melakukan penutupan. Meski demikian, Senin (9/2) nanti diharapkan ada pertemuan lanjutan antara petani, penambang, pemerintah dan pemilik lahan untuk mencari solusi terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan. (*)