NTB BERHARAP JADI PRIORITAS PENGEMBANGAN INDUSTRI ELEKTRONIK

id

     Mataram (ANTARA) - Pemerintah pusat diharapkan menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu prioritas dalam pengembangan industri elektronik.
     "Adanya kebijakan nasional yang ingin mendorong industri elektronik di luar Jawa dan Batam merupakan kesempatan bagi NTB. Kita harapkan, pemerintah pusat memprioritaskan NTB di urutan pertama sebagai lokasi yang dipilih," kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, HM Nur, di Mataram, Selasa.
      Di sela kegiatan 'workshop' kebijakan pemerintah dalam mengembangkan industri elektronika di luar Pulau Jawa dan Batam, Nur mengatakan Nusa Tenggara Barat (NTB) mempunyai kelayakan untuk jadi prioritas.
      Menurut dia, tiga syarat utama sebagai pertimbangan pembangunan sebuah industri sudah dikantongi NTB.
      Syarat tersebut antara lain, tata letak NTB yang cukup strategis dan merupakan simpul transportasi yang menghubungkan wilayah Barat dan Timur Indonesia.
       Kedua aksesibilitas NTB dalam posisi strategis tersebut mendukung kelancaran arus barang dan jasa yang didikung infrastruktur darat, udara dan pelabuhan yang mudah dijangkau, mudah dan murah.
       Sementara pertimbangan wilayah pemasaran, menempatkan NTB berada tepat ditengah negara kepulauan, sehingga tidak sulit untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
        "NTB punya ketiganya, jadi untuk menjangkau wilayah pemasaran dengan propinsi tetangga sampai ke wilayah Papua, tidak susah. Dari aspek bisnis, NTB berkompeten dan sangat kompetitif, di samping tata ruang pengembangan juga sudah kita punya," ujarnya.
        Kasubdit Program Industri Elektronika, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perindustrian, pada Kementerian Perindustrian, Saraswati Soemaryo, mengakui masih belum bisa menetapkan wilayah mana yang menjadi pilihan pengembangan.
       Selain NTB, kata dia, pihaknya juga telah melakukan kajian serupa di beberapa provinsi, seperti Pekanbaru, Sumatera Utara, Manado, Banjarmasin, Balikpapan dan Makasar.
       Menurut dia, Ditjen Industri membutuhkan informasi menyangkut potensi di daerah masing-masing, meliputi kesiapan sumber daya manusia (tenaga kerja) dan kandungan alamnya sebagai bahan baku industri seperti pasir besi, hingga perkembangan ekonomi daerah.
       "Di kawasan industri seperti di Jawa Barat, investor lebih tertarik di sana karena adanya insentif, dan fasilitas pendukung lainnya seperti jaminan listrik," ujarnya. (*)